Jaksa Belum Bisa Eksekusi Putusan Kasasi Kasus Sertifikat Sekaroh

Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur, Wasita Triantara (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada kasus korupsi penerbitan sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. Jaksa penuntut umum belum bisa mengeksekusi putusan kasasi sebab belum menerima salinan putusan.

“Salinan putusannya belum kita terima,” ucap Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur, Wasita Triantara Senin, 14 Januari 2019 di Mataram.

Majelis kasasi menghukum bersalah lima terdakwa yang sebelumnya divonis bebas Pengadilan Tinggi NTB. Selain menjatuhkan hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda.

“Salinan putusan itu nanti menjadi dasar jaksa penuntut umum untuk mengeksekusi,” sebutnya.

Baca juga:  Mantan Kepala KCPS Bank NTB Dompu Didakwa Turut Korupsi Kredit Rp1,5 Miliar

Mereka antara lain, Jamaludin mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah BPN Lotim; Mustafa Maksum, mantan Kasi Pengukuran Pendaftaran Tanah BPN Lotim, Muhammad Naim, mantan kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan tanah BPN Lotim;

Kemudian terdakwa Irfan, mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Lotim; serta Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah BPN Lotim;

Majelis kasasi mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum yang meminta membatalkan putusan PT NTB Nomor 01/PID.TPK/2018/PT.MTR, yang menyatakan lima terdakwa itu dibebaskan dari dakwaan.

Putusan PT NTB itu membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, yang memutus lima terdakwa bersalah melanggar pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga:  Jaksa Kebut Pemeriksaan Saksi Kasus APE TK/PAUD Kota Bima 2018

Para terdakwa dihukum masing-masing 1 tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp100 juta subsidair empat bulan kurungan. Dalam kasus itu, sebanyak 31 sertifikat terbit di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh RTK.15. sertifikat hak milik diterbitkan melalui program Prona tahun 1999/2000, tahun 2001, dan tahun 2002.

22 sertifikat diantaranya seluruhnya masuk dalam kawasan hutan Sekaroh, sementara sisanya tujuh sertifikat sebagian masuk kawasan hutan, dengan total luas 412,061 m2. (why)