Target Sembilan Penyelesaian Kasus Korupsi

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Syamsudin Baharuddin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menaikkan target penanganan korupsi di tahun 2019 ini. Dari sebelumnya tujuh kasus, menjadi sembilan kasus. Disesuaikan dengan anggaran per-penanganan kasus. Fokus garapan pada kasus yang telah menjadi tunggakan.

“Dari hasil rakor (rapat koordinasi), tambah targetnya jadi delapan atau sembilan,” ucap Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, menanggapi rencana kerja tahun 2019.

Tahun 2018, Polda NTB diberi target menyelesaikan tujuh kasus korupsi. Sementara yang masuk penyidikan sebanyak enam kasus. Dua diantaranya masih dalam penyidikan. Sisanya empat kasus sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

“Untuk tahun ini kita fokus ke tunggakan kasus. Ada kasus yang belum selesai di tahun sebelumnya kita selesaikan di tahun ini,” ucapnya.

kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah Polda NTB untuk diselesaikan, antara lain kasus dugaan penyimpangan pembangunan gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur tahun 2015.

Baca juga:  Jampidsus Pertanyakan Pengembangan Kasus BPR

Dalam kasus itu ditetapkan tiga tersangka, yakni PPK proyek, YS mantan pejabat perencana Kemenag Lombok Timur; dan tersangka pihak rekanan, pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK.

Kerugian Negara kasus itu mencapai Rp700 juta. Kerugian Negara timbul dari dugaan penyimpangan dengan modus volume pekerjaan yang dikurangi. Proyek senilai Rp9,6 miliar itu juga dikerjakan tanpa pengawasan konsultan pengawas.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada SMA/SMK tahun 2017 pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Penyidik menjerat Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB sebagai tersangka.

Pengadaan alat marching band anggarannya bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan bagi SMA/SMK negeri. Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi sekolah swasta.

Baca juga:  Jaksa Tagih Tunggakan SPPD DPRD Lobar

Belanja modal dipakai untuk pengadaan marching band bagi lima sekolah negeri. Kemudian empat paket untuk sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus mark-up harga barang.

Kasus lainnya, dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Sukamulia, Labangka, Sumbawa tahun 2016. Kerugian Negara dari total anggara sebesar Rp1,1 miliar itu mencapai Rp600 juta.

Kades Sukamulia, berinisial AZ ditetapkan sebagai tersangka. Dugaannya, penyimpangan pengerjaan proyek fisik pembuatan Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok, dan pembuatan sumur bor. Desa Sukamulia pada tahun 2016 mengelola ADD/DD senilai total Rp1,1 miliar.

Terakhir kasus yang tinggal menunggu pelimpahan tahap dua yakni dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass kabupaten bima tahun 2012, dengan tersangka berinisial TR. Kerugian negaranya mencapai 159,8 juta.

TR menjadi tersangka ketika menjabat di Dinas PU Kabupaten Bima menjadi Kabid Bina Marga. Kini dia menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Bima. (why)