Kasus Kedelai, Kejari Loteng Telusuri Dugaan Kelompok Tani Fiktif

0
135
Kasi Pidsus Kejari Loteng,  Hasan Basri (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) terus mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi pada program bantuan benih kedelai senilai Rp12,6 miliar tahun 2017. Selain menelusuri dugaan penyimpangan penyediaan benih kedelai, Kejari Loteng saat ini juga tengah menelusuri kemungkinan adanya kelompok tani fiktif sebagai penerima bantuan benih kedelai tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Minggu,  7 Oktober 2018, mengatakan, total  ada sekitar 316 kelompok tani penerima bantuan benih kedelai dengan total luas lahan penerima manfaat mencapai sekitar 10 ribu hektar.

Di mana sampai saat ini sudah hampir 200 kelompok tani yang sudah dimintai keterangannya oleh tim penyidik Kejari Loteng. “Selain kita mintai keterangan, kelompok tani tersebut juga kita klarifikasi status hukumnya serta kejelasan luas lahan yang dimiliki,” terangnya.

Apakah kelompok tani tersebut jelas dan terdaftar sah secara hukum. Tidak kalah penting, kelompok tani tersebut memang punya lahan pertanian yang bisa dipertanggungjawabkan. “Kalau hanya terdaftar tapi tidak punya lahan pertanian, bisa saja dikategorikan kelompok tani fiktif,” jelasnya.

Mengingat, banyak pihaknya yang mesti dimintai keterangan pihaknya mengaku butuh waktu cukup panjang untuk bisa menuntaskan kasus tersebut. Tidak bisa sebentarnya jika melihat banyaknya pihak yang harus dimintai keterangan dan mau tidak mau harus dimintai keterangan semuanya. Apalagi

menyangkut kepastian soal bantuan yang disalurkan. “Kita perkirakan bakal waktu cukup panjang untuk bisa menuntaskan kasus ini. karena bukan hanya kelompok tani, penyuluh dan pihak terkait lainnya juga harus dimintai keterangan,” tegas Hasan.

Disinggung nilai kerugian negara dalam kasus tersebut, Hasan mengatakan sampai saat ini masih dalam proses perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Koordinasi dengan pihak BPK RI juga terus dilakukan. Untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dalam mendukung proses perhitungan kerugian negara terkait kasus tersebut.

  Terapung di Laut Dua Jam hingga Diselamatkan Kapal Nelayan

“Soal kapan proses perhitungan kerugian negara bisa selesai, kita belum bisa pastikan. Karena itu sangat tergantung dari BPK RI sendiri serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Tapi yang jelas kita berupaya bisa secepatnya perhitungan kerugian negara bisa selesai,” terangnya. Sehingga kalau ada dokumen yang dibutuhkan oleh BPK RI, secepatnya pihaknya berusaha penuhi. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here