Mantan Kasatpol PP Bima Dihukum Tiga Tahun Penjara

0
128

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kasatpol PP Kabupaten Bima, Edy Darmawan dihukum penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa kasus korupsi Rp 431,85 juta itu terbukti bersalah korupsi anggaran Satpol PP Bima tahun anggaran 2014.

Ketua Majelis Hakim, Suradi menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaaan subsidair pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama tiga tahun,” ujarnya, Selasa, 10 April 2018 didampingi hakim anggota Fachrurrauzi, dan Abadi.

Selain itu, hakim juga menghukum Edy untuk membayar denda Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar maka Edy harus mengganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Vonis itu setara dengan tuntutan yang diminta jaksa penuntut umum. Hakim memutuskan berdasarkan keterangan 19 saksi dan 76 alat bukti.

Sementara uang Rp 100 juta yang dititipkan Edy kepada jaksa, hakim memutuskan untuk disita sebagai uang pengganti kerugian negara. Kemudian sisa kerugian negara nantinya akan dibebankan kepada tiga tersangka lain.

Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum terdakwa Deni Nur Indra menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram.

“Klien kami sudah mengembalikan uang kerugian negara, seharusnya itu menjadi pertimbangan hakim,” ujarnya.

Jaksa penuntut umum Kejari Bima, Andang Setyo Nugroho akan menanggapi vonis itu setelah masa pikir-pikir selama tujuh hari.

Edy terbukti bersalah menyelewengkan anggaran Pol PP Kabupaten Bima tahun 2014. Edy yang menggantikan Iskandar sejak Mei 2014 mengelola anggaran Rp 2,2 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima.

Dalam penggunaannya terdapat penyimpangan berupa pengeluaran fiktif dan markup.Diantaranya, kegiatan operasi pemberantasan perladangan liar dan illegal logging, Operasi penertiban dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan pencegahan penyakit sosial.

  Konsultan Pengawas Langganan Menang Proyek MAN IC Lotim

Operasi penertiban PNS, operasi identifikasi dan pemetaan daerah rawan trantibum dan pengurangan risiko bencana, serta pengadaan kain dinas lapangan training dan pakaian dan baret provost.

Penyelewengan itu menurut perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp 431,85 juta. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here