Meja Kerja Kajari Loteng Dipenuhi Laporan Dugaan Penyimpangan ADD

Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, mengaku prihatin atas maraknya kasus dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) di daerah ini. Bahkan, aparat penegak hukum (APH) di daerah ini kewalahan menangani dugaan penyimpangan ADD, karena banyaknya laporan yang masuk.

“Saya mendapat laporan dari Kajari Loteng, meja kerjanya dipenuhi laporan dugaan penyimpangan ADD. Sampai-sampai tidak ada tempat untuk berkas yang lain,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., Kamis, 28 Desember 2018.

Untuk itu, ia berharap para kades di daerah ini lebih berhati-hati mengelola ADD-nya, karena menjadi sorotan masyarakat. Mengingat, ADD yang diterima desa-desa sekarang terbilang cukup besar, yakni rata-rata bisa mencapai Rp 2 miliar.

Menurutnya, jika sampai salah dalam mengelola ADD, maka itu bisa menjadi sumber masalah bagi kades itu sendiri. “Jangan sampai karena salah mengelola ADD, kades jadi harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Kalau sudah begitu, konsentrasi kades dalam memimpin pembangunan di desa pastinya bakal ikut terganggu,” imbuhnya.

Lebih-lebih ke depan proses pemeriksaan dan audit ADD jauh lebih ketat, karena melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga pengelolaan ADD harus benar-benar cermat dan hati-hati. “Utamanya bagi kades-kades yang baru dilantik, prinsip kehati-hatian harus benar-benar dikedepankan. Saya tidak ingin lagi mendengar ada kades Loteng yang berurusan dengan apparat penegak hukum. Lantaran tidak hati-hati mengelola ADD,” ujarnya mengingatkan.

Mantan Ketua DPRD NTB ini pun mengaku akan berupaya mendorong peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan bagi kades-kades di daerah ini dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai azas dan aturan yang ada. Hal ini bertujuan meminimalisir potensi penyimpangan ADD. (kir)