FPR NTB Kecam Penangkapan Petani Jurang Koak

Massa aksi FPR NTB saat menggedor Polda NTB, Rabu, 19 Desember 2018. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Massa aksi Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB menggedor Polda NTB, Rabu, 19 Desember 2018. Mereka mengecam penangkapan dua petani Jurang Koak, Bebidas, Wanasaba, Lombok Timur, Amaq Har dan Sarafudin yang diklaim disertai intimidasi.

Massa mendesak aparat untuk menghentikan dugaan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani Jurang Koak. Sekaligus meminta aparat membebaskan dua petani yang ditangkap Selasa, 18 Desember 2018.

Koordinator Umum massa aksi FPR NTB, Zuki Zuarman mengecam tindakan tersebut dan menyebutkan sebagai aksi anti demokrasi.

“Upaya itu dilakukan untuk mengusir petani Jurang Koak dari lahan yang mereka perjuangkan sejak lama,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Desember 2018.

Meski pada kenyataannya dia mengaku para petani tidak memiliki alas hak terhadap lahan garapan. Namun menurutnya, para petani Jurang Koak berjuang menilik dari histori lahan, ragam tanaman perkebunan yang tumbuh, sumber irigasi, dan pekuburan.

Baca juga:  Sepi Pengunjung, RTH Pagutan Mulai Rusak

“Sisa peninggalan itu adalah bukti nyata kepemilikan sah masyarakat Jurang Koak atas lahan tersebut,” klaim Zuki.

Perjuangan petani, sambung dia, kerap direcoki dengan aksi penangkapan terhadap petani. Dia mencontohkan pada Selasa lalu, perlakuan Polres Lombok Timur bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) terhadap tiga petani, yakni Amaq Har, Sarafudin, dan Deri Putra.

Zuki menerangkan, aksi penangkapan diduga melibatkan aksi pemukulan hingga Deri harus dirawat di Puskesmas Suela. Lengkap dengan jahitan luka di kepala bagian belakang.

“Sempat terjadi adu mulut, penangkapan tidak ada surat perintah penangkapan yang ditunjukkan. Dua petani ini langsung dibawa ke atas mobil dan diamankan,” ujar Zuki.

Baca juga:  Warga Meang Pertanyakan Luas Tanah Tak Sesuai Sertifikat

Dia membeberkan, rangkaian penangkapan itu bukan kali pertama. Hal serupa juga menimpa tiga petani Jurang Koak pada tahun 2016. Belakangan, tiga petani itu terbukti bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara.

Beralih ke tahun 2017, Zuki menyebut masyarakat Jurang Koak diusir dalam sebuah operasi gabungan.

“Sedangkan TNGR sampai saat ini belum mampu membuktikan klaimnya atas tanah selain hanya pal batas yang dipasang sendiri pada tahun 2015,” ungkapnya.

Zuki menyebut penetapan pal batas hanya mengacu pada kelasiran Belanda tahun 1941 atau Keputusan Gubernur Hindia Belanda GB. No: 15 STBL No.: 77 tanggal 17 maret tahun 1941.

“Sebenarnya luasnya hanya 40.000 hektare saja, akan tetapi pada tahun 2005 melalui SK Menhut no. 298/menhut-II/2005 luas Kawasan TNGR tiba-tiba bertambah menjadi 41.330 Ha,” urainya. (why)