Kades Pringgabaya Utara Terdakwa Pungli Prona Mulai Diadili

Kades Pringgabaya Utara, Zulkarnaen berjalan meninggalkan ruang persidangan usai menjalani sidang perdana kasus pungli Prona di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin, 10 Desember 2018. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Desa Pringgabaya Utara, Zulkarnaen menjalani sidang perdana kasus korupsi pungli pengurusan sertifikat Prona tahun 2016. Terdakwa Zulkarnaen didakwa memungut uang dari 150 pengurus sertifikat. Total pungutan mencapai Rp66,5 juta.

Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum, Wasita Triantara di hadapan majelis hakim yang dipimpin Rosana Irawati dan hakim anggota, Abadi dan Fathurrauzi, Senin, 10 Desember 2018 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Jaksa menyebut, terdakwa Zulkarnaen tanpa dasar hukum mematok pemohon sertifikat Prona untuk menyetor masing-masing Rp500 ribu. Alasannya untuk dipakai biaya patok, pengukuran, verifikasi, bagian BPD, bagian Kadus, biaya administrasi, dan bagian tim desa.

“Sekretaris desa, saksi Takrifudin mengatakan program Prona adalah gratis. Namun tidak didengarkan terdakwa dan tetap menentukan pemohon dikenai biaya Rp500 ribu,” sebut Wasita.

Zulkarnaen lantas menggelar rapat dan menyampaikan nilai pungutan dimaksud. Bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, yang Rp300 ribu. Panitia desa menyatakan tidak sanggup. Namun terdakwa tetap jalan terus.

Baca juga:  Kasus Sandang Pangan Lotim 2014, Bagi Parsel Lebaran Tanpa Aturan Teknis

“Jika tidak dilakukan pemungutan darimana lagi kita mencari uang untuk membayar kadus, BPD, dan pengukuran,” kata Wasita menirukan ucapan Zulkarnaen dalam rapat 2 September 2015.

Untuk melancarkan niatnya, terdakwa menggandeng kepala dusun dengan iming-iming imbalan upah dari pungutan prona dimaksud. Terdakwa meminta kepala dusun untuk membuat daftar pemohon Prona yang bersedia membayar saja. Minus yang enggan.

Terdakwa mengatur honor untuk dirinya sendiri per-bidang tanah sebesar Rp100 ribu. Dikalikan 150 sertifikat sehingga menjadi 15 juta. Kemudian terdakwa mengatur pembelian patok yang masing-masing dihargai Rp50 ribu untuk 150 sertifikat.

Terdakwa memotong yang terkumpul dari pemohon untuk disetorkan kepada BPD sebesar Rp7,5 juta.

Wasita mengatakan, uang yang dipungut melalui Kadus Cemparanan, Usman sebesar Rp31 juta. Uang yang disetor untuk kebutuhan Prona sebesar Rp26 juta. Sisanya Rp5 juta untuk jatah Kades.

Baca juga:  Inspektorat Ingatkan Kontraktor Waduruka

“Akan tetapi terdakwa belum berani menggunakan uang karena Kejari Lotim sudah melakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut,” papar Wasita.

Dari Kadus Tinggir, Muludin, uang yang dikumpulkan sebesar Rp16,5 juta. Dari Kadus Segara, Jumasih terkumpul Rp7 juta dan dari Kaur Pembangunan, Sulman terkumpul 12 juta.

Uang hasil pungutan Prona kemudian dipakai untuk membeli patok, meterai, biaya pengukuran tim BPN, kebutuhan konsumsi, serta transportasi panitia dan tim. Total yang dibelanjakan Rp38,6 juta.

Dalam item kebutuhan itu sudah terdapat item yang sudah dibiayai negara. “Pungutan tidak pernah disosialisasikan dan tidak dimuat dalam peraturan desa,” kata jaksa.

Terdakwa lantas didakwa dengan pasal 12 huruf e dan atau subsidair pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)