Kasus Buku Kemenag NTB, Penyidik Klarifikasi Maraton Kepala Madrasah

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Syamsudin Baharuddin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB melanjutkan penyelidikan kasus buku madrasah tahun 2018. Dalam beberapa pekan belakangan ini, kepala madrasah menjalani klarifikasi secara maraton. Penyidik mendalami proses pembelikan buku madrasah yang anggarannya bersumber dari Dana BOS.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, menerangkan, kepala madrasah yang diklarifikasi untuk tahap awal ini adalah dari madrasah yang berada di Lombok Tengah dan Lombok Timur.

“Bagaimana setelah uang itu masuk ke madrasah, lalu beli buku. Bukunya ini kan pesan dari Jakarta, bagaimana pendistribusiannya. Kita cari apakah ada indikasi perbuatan melawan hukumnya,” ujarnya ditemui Senin kemarin.

Dia menerangkan, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB mendalami penggunaan dana BOS masing-masing madrasah. Sejak perencanaan sampai penggunaan yang diduga melalui satu

perusahaan yang telah ditunjuk.

“Satu-satu dulu, yang di Lombok Tengah, sama yang di Lombok Timur. Perusahaan yang dijadikan pendistribusi buku PT X itu berdomisili di situ,” ucap Syamsudin.

Oktober lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB membongkar dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB, baik swasta maupun negeri. Total anggaran yang diduga dikucurkan totalnya senilai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah.

Buku umum tersebut dibeli dari rekanan berinisial PT AK. Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan yang berkantor di Lombok Timur itu.

Sejauh ini, penyidik Subdit III sudah mengklarifikasi 28 orang saksi. Antara lain, pejabat Kanwil Kemenag NTB, pejabat Kemenag masing-masing di 10 kab/kota, serta sebagian kepala madrasah. (why)