Kejati NTB Bersiap Bidik Kasus Kakap

Kajati NTB Dr. Mohamad Dofir (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Hari Anti Korupsi (HAK)  Tanggal 9 Desember menjadi momentum refleksi, termasuk Kejati NTB untuk evaluasi penanganan perkara. Ke depan, Kejaksaan komit mengedepankan kualitas perkara dibanding mengejar kuantitas.

Menurut Kajati NTB Dr. Mohamad Dofir, SH.,MH, sebelumnya program Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memberikan target penyelesaian untuk Kejati NTB dan Kejati lainnya tujuh perkara per tahun. Sementara Kejari lima perkara.

Namun dari hasil evaluasi dinilai kurang efektif jika mengejar kuantitas. ‘’Tapi untuk ke depan, kita akan kejar kualitasnya. Jadi yang akan kita tangani adalah kasus kasus big fish (istilah untuk kasus kakap),’’ kata Dofir.

Baca juga:  Lapor Dugaan Korupsi Kini Bisa Lewat Daring

Dua ukuran menentukan kasus kakap, yakni pihak yang terlibat dan kerugian negara yang timbul.  Diilustrasikan Kajati, ketika pelakunya pejabat penting maka nilai kerugian negara tidak dipertimbangkan. Seperti misalnya, yang terlibat kepala daerah, jika kerugian negara relatif kecil, tetap dianggap kasus kakap.

Kedua, jika  yang terlibat kalangan  swasta atau pejabat eselon rendah, maka akan dilihat nilai kerugian negara. ‘’Jika kerugian negara besar, maka akan ditangani. Ini termasuk kasus kakap menurut penilaian kami,’’ tandasnya.

Bagaimana dengan kasus relatif kecil? Tidak berarti ditangani. Prosesnya bisa dilakukan bertahap dengan melibatkan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP). Koordinasi dilakukan  dalam penanganan laporan masyarakat terkait penggunaan anggaran dan proyek pemerintah, diawali dengan kajian APIP untuk memastikan ada niat jahat dalam  memproses pengaduan.

Baca juga:  Pengangkatan Tersangka OTT Jadi Pejabat Diduga Bermasalah dari Aspek Etika

‘’Ini kan sesuai dengan MoU yang kita tanda tangani dengan Inspektorat.  Sehingga tidak semua kasus ditangani langsung, tapi melalui kajian Inspektorat. Jika memang ada unsur pidananya, baru kita tangani,’’ jelasnya.

Komitmen membidik kasus kakap ini diyakininya akan konsisten dijalankan, karena sudah merupakan arahan Jampidsus melalui Surat Edaran (SE). Sehingga mulai tahun 2018 dan seterusnya, tidak lagi bicara target kuantitas kasus. Kalau pun kuantitas, katanya, berkaitan dengan penganggaran. ‘’Misal, anggaran penanganan untuk tujuh kasus. Tapi ini tidak bicara target, hanya berkaitan dengan anggaran,’’ tandasnya. (ars)