Kasus Buku Madrasah 2018, Dua Kabupaten Terindikasi Bermasalah Ditelusuri

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB melanjutkan penyelidikan kasus buku madrasah tahun 2018 Kemenag NTB dengan mengklarifikasi musyawarah kerja kepala madrasah. Madrasah di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah diberi atensi lebih.

“Untuk sementara perusahaan yang dijadikan pendistribusi buku PT X itu berdomisili di situ,” beber Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin, ditemui pekan lalu di ruang kerjanya.

Dia menerangkan, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB mendalami penggunaan dana BOS masing-masing madrasah. Sejak perencanaan sampai penggunaan yang diduga melalui satu perusahaan yang telah ditunjuk.

“Bagaimana setelah uang itu masuk ke madrasah, lalu beli buku. Bukunya ini kan pesan dari Jakarta, bagaimana pendistribusiannya. Kita cari apakah ada indikasi perbuatan melawan hukumnya,” papar Syamsudin.

Oktober lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB membongkar dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB, baik swasta maupun negeri. Total anggaran yang diduga dikucurkan totalnya senilai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah.

Buku umum tersebut dibeli dari rekanan berinisial PT AK. Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan yang berkantor di Lombok Timur itu.

Sejauh ini, penyidik Subdit III sudah mengklarifikasi 28 orang saksi. Antara lain, pejabat Kanwil Kemenag NTB, pejabat Kemenag masing-masing di 10 kabupaten/kota, serta sebagian kepala madrasah. (why)