Jaksa dan Pembela Nuril Desak MA Kirim Salinan Putusan

Kajari Mataram, I Ketut Sumedana (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB)  – Tim pengacara Baiq Nuril Maknun dan kejaksaan sama-sama mendesak agar Mahkamah Agung (MA)  segera mengirim salinan putusan. Dengan putusan itu, akan dijadikan dasar mengajukan Peninjauan Kembali (PK).  Tanpa salinan putusan itu, Kejaksaan pun belum bisa memutuskan jangka waktu penundaan eksekusi.

Alasan desakan itu, karena kejaksaan maupun kubu Nuril tersandera pada  masalah yang sama, belum turunnya salinan putusan MA. Joko Dumadi, SH.,MH., Cs selaku kuasa hukum Nuril membutuhkan salinan putusan itu sebagai bahan PK, sementara kejaksaan pun punya kebutuhan sama sebagai dasar memutuskan penundaan eksekusi.

Kajari Mataram, Dr. I  Ketut Sumedana, SH.,MH., mengajak semua pihak,  khususnya kubu Nuril mendorong agar salinan putusan itu segera keluar dari MA. “Sebab bukan kepentingan PH saja, kami juga. Untuk itu, kita dorong sama sama agar salinan itu segera keluar,” ajaknya.

Baca juga:  Amnesti Nuril, Presiden Minta Pertimbangan DPR RI

Proses hukum itu diakuinya sudah melebar ke berbagai penjuru dan perspektif, sehingga mengundang banyak pandangan dari pakar hukum sampai para aktivis. Tapi Kajari tetap melihat dalam konteks koridor hukum, bahwa ditunda atau dieksekusinya Nuril akan berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Tidak saja Nuril, tapi juga H. Muslim sebagai pelapor. Institusinya pun akan terseret manakala tidak menjalankan eksekusi tanpa alasan penundaan yang kuat, seperti pengajuan PK dari terpidana. “Salah juga kami sebagai jaksa nanti tidak jalankan putusan MA. Kecuali nanti hasil PK beda, kita lihat. Kami pun harus menunggu salinan putusan itu,” pungkasnya.

Baca juga:  DPR RI Aklamasi Setujui Amnesti Nuril

Sehari sebelumnya, tim kuasa hukum Baiq Nuril  datang ke Kejari Mataram. Mereka hadir untuk berkoordinasi seputar kasus Baiq Nuril yang batal dieksekusi.  Kehadiran tim pengacara tanpa didampingi Baiq Nuril melahirkan sejumlah poin kesepakatan.

Anggota pengacara Nuril, Hendro Purba mengatakan dalam pertemuan bersama Kepala Kejari Mataram, sedikitnya terdapat tiga poin kesepakatan.  Pertama, pengacara dan Kejari sama-sama mendorong Mahkamah Agung untuk segera mengirim salinan putusan kasasi. “Kedua, Kejari memberikan kita waktu satu bulan untuk mengajukan PK apabila telah memperoleh salinan kasasi,” jelasnya. Poin terakhir, eksekusi Baiq Nuril akan dilakukan setelah keluar hasil PK. (ars)