Polda NTB Fokus Tuntaskan Tiga Kasus

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Syamsudin Baharuddin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Di penghujung tahun 2018 ini, Polda NTB masih punya pekerjaan rumah penyelesaian kasus korupsi. Target penuntasan tujuh kasus di tahun ini optimistis dapat tercapai. Ada tiga kasus yang tinggal menunggu kelengkapan berkas untuk dinaikkan ke tahap penuntutan di persidangan.

‘’Biar saja yang penyelidikan, kita fokus sama yang tiga ini,’’ ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes. Pol. Syamsudin Baharuddin ditemui akhir pekan lalu. ‘’Itu kan ada kasus MAN IC, marching band, sama dana desa,’’ sebutnya.

Yang dimaksudkan itu antara lain, kasus dugaan penyimpangan pembangunan gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur tahun 2015. Dalam kasus itu ditetapkan tiga tersangka, yakni PPK proyek, YS mantan pejabat perencana Kemenag Lombok Timur dan tersangka pihak rekanan, pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK.

Baca juga:  Kapolda NTB Perintah Usut Dugaan Pungli Rekrutmen Bintara

Kerugian negara kasus itu mencapai Rp700 juta. Kerugian negara timbul dari dugaan penyimpangan dengan modus volume pekerjaan yang dikurangi. Proyek senilai Rp9,6 miliar itu juga dikerjakan tanpa pengawasan konsultan pengawas.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada SMA/SMK tahun 2017 pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Penyidik menjerat Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB sebagai tersangka.

Pengadaan alat marching band anggarannya bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan bagi SMA/SMK negeri. Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi sekolah swasta.

Baca juga:  Kapolda NTB Perintah Usut Dugaan Pungli Rekrutmen Bintara

Belanja modal dipakai untuk pengadaan marching band bagi lima sekolah negeri. Kemudian empat paket untuk sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus mark-up harga barang.

Satu kasus lagi, dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Sukamulia, Labangka, Sumbawa tahun 2016. Kerugian negara dari total anggara sebesar Rp1,1 miliar itu mencapai Rp600 juta.

Kades Sukamulia, berinisial AZ ditetapkan sebagai tersangka. Dugaannya, penyimpangan pengerjaan proyek fisik pembuatan Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok dan pembuatan sumur bor. Desa Sukamulia pada tahun 2016 mengelola ADD/DD senilai total Rp1,1 miliar. ‘’Kasus-kasus itu berkasnya sudah dikembalikan lagi ke jaksa. Lagi diteliti,’’ pungkas Syamsudin. (why)