MA Dinilai Tak Utuh Pahami Perkara Baiq Nuril

Baiq Nuril ditemui di rumahnya Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Baiq Nuril (46), korban pelecehan seksual divonis oleh Hakim Mahkamah Agung (MA) pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta. Atas putusan itu, banyak pihak yang mengkritik dan menyesalkan. MA dalam mengambil keputusan dinilai tidak memahami duduk perkara secara utuh.

Kritik itu dilontarkan Internet Lawyer Network (ILawNet), kumpulan pegiat hukum yang kini ambil bagian membela Nuril dari Jakarta.

ILawNet menilai, dalam pemeriksaan  tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram, telah terbukti bahwa transmisi informasi elektronik berupa rekaman telepon tersebut bukan dilakukan oleh Baiq Nuril, melainkan oleh rekan kerjanya. Sehingga, apabila mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka Baiq Nuril tidak dapat dikatakan melakukan transmisi terhadap informasi elektronik tersebut.

‘’Itu yang kami sebut bahwa hakim MA tidak utuh membaca perkara ini sebelum mengambil keputusan, ‘’ kata koordinator ILawNet,  Azis Fauzi,  SH yang juga anggota tim kuasa hukum Baiq Nuril kepada Suara NTB, Jumat, 16 November 2018.

Ia berpendapat, hakim MA dalam memeriksa perkara ini tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan khususnya pada Pasal 2 mengenai Asas dan Tujuan.

Baca juga:  Hati-hati Posting Status di Medsos

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dimana, katanya, pada Pasal 6 poin b dan c  juga disebutkan bahwa hakim dalam mengadili dapat melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan agar dapat menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

‘’ILawNet berpendapat bahwa jika Mahkamah Agung benar-benar memperhatikan ketentuan ini, maka Mahkamah Agung akan dapat melihat kondisi yang sebenarnya secara utuh. Bahwa Baiq Nuril sebenarnya adalah

korban pelecehan seksual, yang sudah sepatutnya diberikan perlindungan,’’ sesalnya.

Hal selanjutnya yang disorot, putusan MA Nomor 574K/Pid.Sus/2018 sebelumnya semakin meyakinkan, bahwa terdapat persoalan mendasar di dalam UU ITE. Baik itu Pasal 27 ayat 1 maupun pada pasal-pasal lain yang sering digunakan untuk membungkam ekspresi di dunia maya.

Kasus layaknya kasus Baiq Nuril ini bukan pertama kali terjadi. Pada 2009, misalnya terjadi kasus Prita Mulyasari yang dipidana karena menyampaikan keluhannya terhadap pelayanan RS Omni dan juga kasus Wisniati, seorang ibu rumah tangga di Bandung yang dipidana karena telah melakukan percakapan yang dianggap asusila melalui media sosial.

Baca juga:  NTB Buka Seluruh Akses Komunikasi Publik, Percepat Layanan kepada Masyarakat

‘’Tidak menutup kemungkinan kasus-kasus serupa akan terus terjadi jika  pemerintah dan DPR tidak segera melakukan revisi terhadap ketentuan karet dalam UU ITE. Ketentuan dalam UU ITE akan memakan lebih banyak korban, khususnya perempuan, anak-anak, dan juga orang miskin,’’ sorotnya.

Atas kejadian yang menimpa Nuril dan banyak perempuan lainnya, ILawNet mendesak pemerintah dan DPR segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU ITE dan melakukan revisi UU ITE. Khususnya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan karet yang ada di dalamnya yang berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi, agar tidak memakan lebih banyak korban ke depannya.

Kedua,  Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan amnesti kepada Baiq Nuril dengan melalui pertimbangan DPR. Ketiga, DPR RI agar memberikan pertimbangan dan mendukung Presiden Joko Widodo untuk memberikan Amnesti atas dasar rasa keadilan bagi korban.

Keempat,  Mahkamah Agung, seluruh peradilan di tingkat pertama maupun banding, serta aparat penegak hukum untuk mengevaluasi pelaksanaan UU ITE yang dapat membatasi HAM warga negara dan menerapkannya dengan kehati-hatian.

Lima, Mahkamah Agung juga diminta harus memperhatikan penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada perkara yang melibatkan perempuan. (ars)