Kadis DKP Bima Akui Dipanggil Tim Kejagung

Ilustrasi kapal bantuan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Hj. Nurma mengakui dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kota Mataram belum lama ini.

‘’Iya memang benar. Pemanggilan belum sampai seminggu (berselang),’’ katanya Selasa, 13 November 2018.

Dikatakannya pemanggilan tersebut untuk dimintai keterangan terkait pengadaan kapal oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran tahun 2016 lalu.

Baca juga:  Kejari Mataram Tetap Tahan Kades Lingsar

‘’Pemanggilan hanya untuk klarifikasi mengenai pengadaan kapal tahun 2016 oleh Kementerian,’’ katanya.

Nurma mengaku ditanya sejumlah pertanyaan seputar pengadaan kapal tersebut. Antara lain apakah Kabupaten Bima mendapatkan kapal tersebut serta jumlahnya berapa unit. ‘’Pertanyaan hanya seputar kapal ini saja. Tidak ada yang lain,’’ katanya.

Ia mengakui, Kabupaten Bima memang mendapatkan bantuan sebanyak lima dari delapan unit yang diajukan. Kata Nurma, bantuan tersebut lengkap dengan mesin yang diterima langsung ke kelompok nelayan.

Baca juga:  Diduga Korupsi Dana BOS, Mantan Kepala SMAN 1 Monta Dituntut 1,5 Tahun

‘’Sistemnya melalui koperasi nelayan. Tapi mulai dari pengadaan hingga penyerahan barang kita tidak dilibatkan,’’ ujarnya.

Seperti diketahui pihak Jampidsus Kejagung menurunkan  tim ke NTB untuk meminta keterangan saksi dan melakukan pemeriksaan lapangan terkait pengadaan kapal senilai Rp4,4 triliun pada KKP. Pengadaan kapal tersebut salah satunya di Kabupaten Bima. (uki)