Jelang Penetapan Tersangka, Barang Bukti Dugaan Pelanggaran Tata Ruang Hilang

Kepala Dinas PUPR NTB, Wedha Magma Ardi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan pelanggaran tata ruang pembangunan lapak Cilinaya yang berada di samping Mataram Mall telah mengarah ke penetapan tersangka. Namun barang bukti mengenai dugaan pelanggaran tata ruang itu hilang.

Pemkot Mataram telah melakukan pembongkaran lapak-lapak yang dibangun di atas saluran air. Sejumlah pejabat Pemkot Mataram telah diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang Dinas PUPR NTB kaitan dengan dugaan pelanggaran tata ruang yang ada di sana.

‘’Sebenarnya sudah mengarah ke tersangka. Cuma kemarin ada perkembangan, itu sudah dibongkar. Nah ini yang sedang dikaji lagi oleh PPNS,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa, 13 November 2018 siang.

Ia mengatakan, saran-saran dari Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Polda NTB, Kejaksaan, Badan Pertanahan Negara (BPN) sudah ada semuanya. Ardi mengatakan, namanya kasus hukum harus berhati-hati. Jangan sampai materi hukumnya cacat dan lain sebagainya.

‘’Istilahnya bukti awal harus ada, dua alat bukti harus ada. Intinya, PPNS punya konsep pasal apa yang akan disangkakan. Dengan adanya pembongkaran-pembongkaran itu saya belum tahu. Apakah pasal yang disangkakan itu masih bisa atau ndak. Apakah perlu dicarikan pasal yang lain,’’ paparnya.

Pascapembongkaran bangunan lapak yang diduga melanggar tata ruang itu, kata Ardi memang boleh dikatakan barang bukti menjadi hilang. Namun, ia menyerahkan proses hukum  yang sedang dilakukan PPNS Tata Ruang yang menangani masalah tersebut.

‘’Mudah-mudahan Pemkot konsisten itu. Contohnya lapak di belakang SMAN 5 Mataram. Kualau Cilinaya dibongkar maka bangunan di atas Kali Ning juga harus dibongkar,’’ katanya.

Masalah penegakan pelanggaran tata ruang kata Ardi menjadi perhatian Pemprov ke depannya. Dinas PUPR akan membuat roadmapnya. Dikatakan, dari sisi jumlah penyidik masih terbatas. Dinas PUPR NTB hanya memiliki dua PPNS Tata Ruang.

Sebenarnya, kata Ardi, ada 15 PPNS Tata Ruang lingkup Pemprov NTB. Tapi  mereka ditugaskan di OPD yang tak punya tupoksi tata ruang. Sehingga mereka tak bisa bekerja.

‘’PPNS tata ruang minim pengalaman dalam melakukan proses pro yustisia. Sehingga perlu pembelajaran. Potensi-potensi pelanggaran tata ruang sudah banyak,’’ tandasnya. (nas)