Turunkan Tim ke NTB, Kejagung Usut Pengadaan Kapal KKP Rp4,4 Triliun

Ilustrasi kapal bantuan untuk nelayan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menurunkan tim ke NTB. Tim ini meminta keterangan saksi dan melakukan pemeriksaan lapangan terkait pengadaan kapal senilai Rp4,4 triliun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagian dari pengadaan kapal itu ada di Lombok dan Sumbawa.

‘’Tim turun ke NTB untuk dalami keterangan saksi-saksi tambahan dan cek barang bukti,’’ jelas Kapuspenkum Kejagung RI, Dr. M. Mukri, SH.,MH menjawab Suara NTB, Senin, 12 November 2018.

Kapuspenkum belum memastikan siapa saja yang diperiksa. Karena teknis ada di penyidik Jampidsus. Demikian juga soal pemeriksaan fisik kapal belum dipastikannya.  ‘’Intinya pemeriksaan kemarin dalam rangka menguatkan bukti dan keterangan saksi,’’ tandasnya.

Sepengetahuannya, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Objek penyidikan terkait pengadaan kapal berbagai ukuran tahun 2016 pada kementerian yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti itu.

Informasi yang diperoleh, untuk pembuatan 1.365 kapal ukuran 3 GT (gross tonage) disediakan anggaran Rp291,19 miliar. Pembuatan 1.020 kapal 5 GT Rp435,19 miliar. Anggaran yang sama dialokasikan untuk membuat 720 kapal 10 GT.

Jampidsus sudah melakukan gelar perkara untuk penentuan peningkatan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. ‘’Sepengetahuan saya kasus ini memang sudah naik penyidikan. Tapi belum ditentukan tersangka. Menunggu lengkap dua alat bukti cukup dahulu,’’ kata mantan Wakajati Jogjakarta ini.

Sementara informasi diperoleh, pekan kemarin yang dimintai keterangan tiga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Masing masing Hj. Nurma dari DKP Kabupaten Bima, Kadis DKP Kota Bima Siti Zaenab dan Kadis DKP Lobar Ahmad Subandi. Masing masing daerah itu menerima bantuan kapal bervariasi, dengan kapasitas 5 Gross Ton (GT) sampai 10 GT. Mereka diklarifikasi untuk memastikan telah menerima bantuan dimaksud.

Baca juga:  Kasus Dermaga Gili Air 2017, Penyidik Kantongi Bukti Kerugian Negara

Sementara di Jampidsus Kejagung, penyidik telah memanggil sejumlah pejabat Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Diantaranya Ambar Tri Harnanto selaku Kepala Seksi Tata Kelola, Anjar Hajiono sebagai Analis Perencanaan, Golar Prakoso selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan Angga Ramadhany menjabat Bendahara.

Para pejabat itu diperiksa soal perencanaan pengadaan, pelaksanaan tender, pelaksanaan proyek hingga pembayarannya.

Catatan lain dari Jampidsus Kejagung, pimpinan perusahaan pelaksana pembuatan kapal juga telah dimintai keterangan. Penyidik juga memeriksa Sekretaris Pokja Pengadaan Mesin Kapal Perikanan dan rekanan penyedia mesin kapal.

Ulasan Jampidsus, pada tahun 2016 kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu mengalokasikan dana menca¬pai Rp4 triliun. Untuk pembuatan 1.365 kapal ukuran 3 GT disediakan anggaran Rp 291,19 miliar. Pembuatan 1.020 kapal 5 GT Rp 435,19 miliar. Anggaran yang sama dialokasikan untuk membuat 720 kapal 10 GT.

Anggaran pembuatan 210 kapal 20 GT Rp 863,04 miliar. Sedangkan anggaran itemized 30 kapal ukuran 30 GT Rp 49,38 miliar.

Pengadaan kapal tahun 2016 mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uraian hasil pemeriksaan BPK dalam poin pertama, KKP melaporkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.499.681.414.604. Realisasi belanja tersebut di antaranya sebesar Rp 209.227.547.845 berupa pembayaran pembangunan kapal perikanan untuk diserah¬kan kepada masyarakat.

Baca juga:  Kasus Bibit Jagung, Kadistanbun NTB Ikut Dimintai Keterangan

Pembayaran pembangunan kapal perikanan merupakan pembayaran 100 persen atas fisik pekerjaan kapal yang belum diselesaikan 100 persen.

Berdasarkan Berita Acara Sarah Terima (BAST) per 31 Desember 2016, diserahkan dari galangan ke koperasi sebanyak 48 kapal dari 756 kapal yang pembayarannya direalisasikan 100 persen.

BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang kewajaran nilai tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Poin kedua, KKP melaporkan persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 854.140.342.585. Saldo persediaan tersebut di antaranya sebesar Rp 367.377.029.467 beru¬pa 12 kapal perikanan sebesar Rp 4.613.716.152, sebanyak 684 unit kapal perikanan dalam prosessebesar Rp 204.538.754.929, dan 834 unit mesin kapal perika¬nan sebesar Rp 99.351.219.215.

KKP mencatat persediaan kapal berdasarkan pembayaran 100 persen fisik pekerjaan ka¬pal yang belum diselesaikan 100 persen.

Atas persediaan mesin kapal perikanan, sebanyak 467 unit berada di lokasi galangan, di antaranya 391 unit tanpa berita acara penitipan. BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup di atas per 31 Desember 2016. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut. (ars)