Jaksa Mulai Intip Proyek dan Aset Mangkrak

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah proyek mangkrak menjadi perhatian Pemprov NTB. Legislator Udayana pun sudah merinci daftarnya. Inspektorat bakal menggandeng BPK untuk memulai audit jika diminta. Jaksa tak mau ketinggalan. Indikasi pidana penyebab mangkraknya proyek bakal ditindaklanjuti ke proses hukum.

‘’Kita kan APH (aparat penegak hukum). Kalau ada dugaan (penyimpangan), ada laporan. Kita tindaklanjuti,’’ tegas Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap ditemui Kamis, 4 Oktober 2018.

Dalam hal pengawalan, dia mengatakan Pemprov NTB sudah memiliki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat. Jika nantinya ditemukan penyimpangan di ranah administrasi, menurutnya hal itu masuk dalam penanganan Inspektorat.

Baca juga:  Pembunuhan Ayah Kandung, Tersangka Gangguan Jiwa, Kasus di-SP3

Sementara jaksa juga dapat melakukan pengawalan, melalui pemerintaan ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

‘’Audit secara administrasi APIP-nya, nanti bisa jalan bersamaan bagaimana hasil audit APIP dengan TP4D di Intelijen,’’ kata Ery.

Diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan, telah menyampaikan daftar proyek mangkrak yang tersebar di beberapa daerah ke Gubernur NTB. Harapannya, agar pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur baru, Dr. H.Zulkieflimansyah dapat menuntaskan pembangunannya.

Baca juga:  Polda NTB Ungkap Modus Dugaan Korupsi Dana Gempa

Sepuluh proyek mangkrak yang dilaporkan tersebut yakni pertama, Pelabuhan Telong-Elong di Kecamatan Jerowaru, ke dua Terminal Haji dan TKI, ke tiga Rumah Mutiara, keempat, Rumah Kemasan, kelima Balai Pusat Data NTB (Balai ITE). Ke enam, Terminal Bertais, ke tujuh Terminal Binte di Bima, ke delapan, Pasar Agropolitan di Alas Utan. Sembilan Pasar Agropolitan Tamase, di Kecamatan Buer, Sumbawa, dan terakhir sejumlah proyek penyediaan air bersih. (why)