Telusuri Proyek Mangkrak, BPKP Tunggu Permintaan Audit

Kepala BPKP NTB, Ayi Riyanto (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyambut baik rencana dilibatkan dalam audit infrastruktur mangkrak di Provinsi NTB. Syaratnya, harus ada permintaan dari  Pemda sekaligus ditentukan jenis audit.

Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto mengaku memang sampai saat ini belum ada permintaan audit dari Pemprov NTB.  ‘’Tapi kalau ada permintaan, kita akan koordinasikan langkahnya. Kita siap saja kalau ada permintaan untuk join audit,” kata Ayi Riyanto kepada Suara NTB, Rabu, 3 Oktober 2018.

 

Dalam standar kinerja pihaknya, join audit juga diatur dalam bentuk kerjasama pemeriksaan, khususnya bersama Inspektorat sebagai wakil Pemda.  ‘’Nanti akan ada gabungan tim audit, antara kami dengan Inspektorat, berkoordinasi dalam pemeriksaan,’’ jelasnya.

Baca juga:  Lima Proyek Besar di NTB Ditawarkan ke Investor

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, join audit akan diawali dengan pengajuan permintaan dari entitas, dalam hal ini Inspektorat. Surat permintaan itu akan dikaji kebutuhan audit.

Jika yang dimaksud untuk penentuan kerugian daerah, maka konten audit yang akan dilakukan masuk dalam Audit Investigasi (AI). Namun jika audit dimaksud  terkait pemanfaatan gedung yang tidak maksimal, menurut Ayi, akan terkait dengan audit efektivitas.

Baca juga:  Dana RTG Mengendap Rp381 Miliar

‘’Jadi tergantung jenis auditnya yang diminta. Kalau terkait efektivitasnya, maka akan kita periksa seberapa efektif penggunaan gedung itu. Apakah efektif atau tidak,’’ ujarnya memberi gambaran.

Pengalaman sebelumnya, join audit dilakukan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengecek proyek milik PLN yang mangkrak di NTB. Konten audit terkait efektivitas dan potensi kerugian negara. Setelah menemukan hasil, audit itu kemudian diserahkan ke KPK sebagai pihak yang mengajukan.

‘’Intinya tidak semua bisa kita penuhi permintaan audit, akan tergantung kebutuhannya apa nanti,’’ pungkasnya. (ars)