Buntut OTT Dana Bencana, Ketua DPRD Kota Mataram Minta Maaf

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Mataram. Permintaan maaf ini menyusul OTT (Operasi Tangkap Tangan) Kejaksaan Negeri Mataram terhadap oknum Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, HM, Jumat, 14 September 2018 atas sangkaan pemerasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram dan calon rekanan di sebuah warung makan di Cakranegara Kota Mataram.

‘’Atas kejadian tersebut kami menyampaikan rasa prihatin kami yang mendalam dan kami merasa terkejut atas kejadian tersebut,’’ ungkapnya dalam jumpa pers di DPRD Kota Mataram, Senin, 17 September 2018.

Didi mengistilahkan kejadian yang menimpa HM sebagai musibah bagi DPRD Kota Mataram secara kelembagaan. Dia menyadari kejadian yang mewarnai berita di sejumlah media lokal dan nasional itu, cukup mengganggu hati dan perasaan masyarakat. ‘’Kami katakan ini sebagai bentuk polusi mendengar suatu yang kurang menggembirakan, kurang mengenakkan,’’ katanya.

Dari tidak menyangkal, masalah ini menimbulkan kesan dan penilaian kurang baik bagi kelembagaan DPRD. Karena bagaimanapun, kelembagaan Dewan turut disebut-sebut, begitu juga nama daerah.

Terkait kasus ini, DPRD Kota Mataram, lanjut Didi, dalam posisi menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menjamin bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini.

Sebagai pimpinan DPRD Kota Mataram, Didi mengaku pihaknya sangat terganggu dengan kasus yang membelit anggotanya. Meski demikian, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kepentingan masyarakat secara kelaembagaan, Dewan akan melakukan upaya-upaya untuk menjaga agar kegiatan di DPRD Kota Mataram berjalan sebagaimana mestinya.

‘’Kami jamin, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, akan tetap berjalan normal,’’ demikian Didi.

Ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Untuk menjamin kerja-kerja kedewanan secara kelembagaan dapat berjalan efektif dan produktif, Didi mengharapkan dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat, termasuk media.

‘’Hari ini kami melaksanakan satu agenda penting, penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2018,’’ ungkapnya. Agenda in sekaligus membuktikan bahwa produktivitas DPRD Kota Mataram tidak terganggu dengan adanya kasus yang membelit HM. (fit)