Pemeriksaan Terdakwa BPR NTB, Mutawali Beberkan Permintaan Dana Pejabat

Terdakwa perkara korupsi konsolidasi PT BPR NTB, Ihwan (paling kiri) memerhatikan terdakwa Mutawali yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa perkara korupsi konsolidasi PT BPR NTB, Mutawali buka-bukaan dalam pemeriksaan dirinya sebagai saksi untuk terdakwa Ihwan. Mutawali mengakui membuat pertanggungjawaban fiktif. Lembaran pertanggung jawaban palsu dibuat untuk menutupi pengeluaran biaya percepatan Perda yang disetor ke oknum anggota dewan.

Mantan Direktur PD BPR Lombok Timur, Mutawali memberikan kesaksiannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat, 14 September 2018.

“Bahwa kami tidak memiliki kewenangan untuk menolak permintaan uang MR karena yang meminta uang adalah yang mewakili uang itu sendiri yaitu  pemegang saham,” kata Mutawali.

MR adalah mantan Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB yang bertindak selaku Pengarah Tim Konsolidasi penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR.

Mutawali membeberkan, segala biaya yang diperuntukkan bagi ongkos percepatan Perda merupakan biaya lain yang tidak diatur dalam Term of References (TOR) Tim Konsolidasi. Meski pada akhirnya Perda penggabungan PD BPR NTB diketok DPRD Provinsi NTB pada 2017.

Total dana percepatan Perda untuk disetor ke dewan menurut pengakuannya sebesar Rp770 juta. Namun jaksa penuntut umum, Budi Tridadi Wibawa memberikan fakta berbeda berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara BPKP Perwakilan NTB.

“Kalau hanya percepatan Perda itu hanya Rp295 juta saja atas nama Mutawali,” cecar Budi. Kemudian menambahkan, Mutawali sebagai wakil ketua tim mengelola dana Rp624 juta. Rp221 juta diantaranya bisa dipertanggung jawabkan, sementara Rp402 juta sisanya tidak.

Baca juga:  Majelis TPTGR Panggil Penunggak Kerugian Negara

Total honor yang diterima Mutawali sebagai wakil ketua tim sebesar Rp12 juta. Akumulasi dari honor 5 kali rapat yang honornya masing-masing Rp1,4 juta.

Mutawali lantas menjelaskan, setiap dana yang ditarik dari kas tim memang diatasnamakan dirinya dengan rincian biaya konsolidasi. Demikian juga yang senilai Rp150 juta yang dikeluarkan Sekretaris tim, H. Husni dan Koordinator, L. Syamsudin.

“Kalau yang saya tarik itu semua dana yang diminta MR untuk diberikan kepada anggota dewan,” ungkapnya.

Dana siluman itu belakangan yang membuat dirinya kalang kabut membuat pertanggung jawabannya. Yang akhirnya dibuatkan fiktif sebesar Rp1,063 miliar.

“Saya pernah ke ruangan Pak MR untuk diskusi soal ini (pertanggung jawaban), dia katakan satu-satunya cara bikin kuitansi seolah-olah kegiatannya ada,” kata Mutawali.

Permintaan Pejabat Lain

Mutawali tak ambil pusing dengan kesaksiannya. Apalagi dia menegaskan apa yang disampaikannya di dalam sidang berada di bawah sumpah kitab suci.

Lantas dia menyebut beberapa penggunaan lain uang konsolidasi. Termasuk kepada orang nomor dua di pemerintahan Provinsi NTB. “Pak Wagub pernah Rp250 juta. Alasannya agar kasus bisa ditutup. Saya antar langsung ke pendopo,” kata Mutawali tanpa menyebut rinci waktu penyerahan.

Mutawali juga mengaku memberikan Rp30 juta kepada Sekda NTB, RS untuk keperluan diberikan kepada petinggi partai.

“Ke Sekda RS Rp30 juta guna mempercepat penandatanganan Berita Acara RUPS-LB mengingat Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat tidak mau menandatangani atas penggabungan BPR se NTB,” bebernya.

Baca juga:  Kasus Bibit Jagung, Kadistanbun NTB Ikut Dimintai Keterangan

Mutawali pun mengungkapkan ada biaya-biaya lain seperti transfer ke istri MR sebesar Rp5 juta, biaya hiburan karaoke anggota dewan dan MR di Labuan Haji, Lombok Timur saat kunjungan ke Kantor BPR Lombok Timur.

Kemudian pemberian uang ke Pansus Perda PT BPR DPRD NTB di Jakarta Rp10 juta, dan Rp30,6 juta juga kepada Pansus DPRD NTB di Surabaya yang penyerahannya melalui H. Husni dan L. Syamsudin.

Ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra lantas mempertegas kembali mengenai pertanggung jawaban fiktif. “Kenapa mau bikin LPJ fiktif, apa karena ditawari jadi Direktur?,’’ tanya hakim.

Mutawali mengungkapkan, dirinya pun sudah menyadari risiko LPJ fiktif itu saat berdiskusi dengan penanggung jawab Tim Konsolidasi, Abduh.

“Kami tahu risikonya apalagi ini sudah masuk penyelidikan jaksa. LPJ secara global tidak ada tapi catatannya ada. Laporan fiktif yang kami buat di atas Rp800 juta,” kata Mutawali mengakui.

Sementara terdakwa Ihwan menanggapi keterangan saksi Mutawali dengan penjelaskan bahwa LPJ fiktif dibuat berdasarkan saran Abduh yang menawarkan siasat bongkar pasang biaya rapat.

“Namun kami menolak karena bila disiasati dengan biaya rapat tidak mungkin bisa menutupi biaya yang telah diambil oleh MR  dalam jumlah yang cukup besar di atas 700 juta lebih,” kata Ihwan. (why)