Polres Mataram Mulai Telisik Dugaan Tindak Pidana Pengadaan Bibit Cabai

Mataram (Suara NTB) – Kasus pengadaan bibit cabai Kota Mataram masih berlanjut. Keterangan kelompok tani dan PPL yang sudah diperiksa, dijadikan dasar untuk melengkapi penelusuran dugaan tindak pidana.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, SIK masih terus memantau perkembangan penyelidikan yang dilakukan unit Tipikor Sat Reskrim. Ia mendapat informasi sebelumnya,  sejumlah saksi saksi sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.

‘’Kepala Dinas  sudah, kelompok tani sudah, juga PPL sudah diperiksa,” katanya,  Rabu, 25 Juli 2018.

Dari keterangan para saksi itu diakuinya belum bisa dijadikan dasar untuk menentukan kerugian negara. ‘’Masih harus didalami lagi,’’ sebutnya.

Pendalaman berikutnya akan berkaitan dengan unsur tindak pidana, berupa penggalian keterangan saksi tambahan dan dokumen yang diperlukan terkait pengadaan bibit cabai dan perangkatnya senilai Rp4 miliar lebih itu.

Baca juga:  Kejaksaan Tinggi NTB Kantongi Calon Tersangka Kasus Lahan LCC

“Sekarang mulai mendalami tindak  pidananya seperti apa.  Bagaimana unsur dan modusnya, masih terus didalami oleh penyidik,” jelasnya.

Rekanan pemenang lelang juga sudah diperiksa secara marathon. Pemenang lelang itu diantaranya CV. DD senilai Rp344.750.000,  untuk pengadaan plasik mulsa dimenangkan oleh CV GF senilai Rp746.809.092 dan untuk pengadaan pupuk organik dimenangkan CV S senilai Rp344.929.092.

Tiga item yang ditender,  selebihnya dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL). Sehingga nilai akumulasi menjadi Rp4 miliar, dengan nomenklatur.  Sumber anggaran pengadaan diketahui Kapolres dari APBD tahun 2017 senilai Rp4 miliar lebih.

Penyidik secara marathon juga sudah meminta keterangan 16 kelompok tani penerima bantuan.  Sesuai dokumen kontrak, bantuan harus didistribusikan paling lambat hingga 29 Mei 2017,  total alokasi bantuan untuk 100 hektar lahan. Penyidik sedang mencocokkan apakah sesuai dengan RAB antara luasan bantuan dengan bantuan yang didistribusikan.

Baca juga:  Mencuat, Dugaan Penjualan Lahan Kawasan Hutan Tahura Nuraksa

Penyelidikan kasus ini menurutnya masih sifatnya umum, untuk menemukan dua alat bukti cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Timnya berusaha mengarahkan ke penyelidikan khusus. “Apakah ada tindak pidana atau tidak. Itu yang sedang didalami oleh tim saya,” jelasnya.

Sesuai kewenangan dalam KUHAP, jika kasus ini cukup bukti maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jika tidak, maka akan dihentikan.  “Itu saja prinsipnya, kalau cukup (bukti) lanjut. Kalau tidak ada bukti, ya dihentikan,” tandasnya.

Kapan kasus ini akan dilakukan gelar perkara? Kapolres belum bisa memastikan waktu, karena kesibukan pihaknya untuk pengamanan dan pengawalan beberapa  agenda nasional. (ars)