Terdakwa Kasus Rabitah Bakal Dituntut Bayar Ganti Rugi

Mataram (Suara NTB) – Sidang tuntutan dua terdakwa cukong Rabitah dan Juliani, H Ijtihad dan Hulpah ditunda. Alasannya jaksa menyusun ulang surat tuntutan dengan dilengkapi dengan kewajiban yang dibebankan kepada para terdakwa membayar restitusi alias ganti rugi.

Jaksa penuntut umum, Ginung Pratidina menyebutkan, sidang tuntutan dua terdakwa di Pengadilan Negeri Mataram ditunda hingga Rabu, 24 April 2018 pekan depan.

Data nilai restitusi dengan korban Juliani dihitung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Data nilainya dalam bentuk surat. Masih butuh ditelaah lagi,” kata dia usai persidangan kemarin.

Baca juga:  TKW Korban Kebakaran di Arab Saudi Tak Terima Asuransi

“Sebenarnya Rabu kemarin akan kita bacakan tuntutannya, tapi karena Senin kemarin datang surat dari LPSK tentang perhitungan restitusi korban, jadi kita minta untuk ditunda,” imbuhnya.

JPU menjadikan alasan tersebut sebagai pengajuan penundaannya hingga pekan depan agar setiap poin yang ada dalam data restitusinya dapat dikuatkan dengan data pendukung.

“Dalam surat itu kan ada perincian ganti rugi yang diajukan untuk dibebankan kepada terdakwa, seperti gaji yang dijanjikan namun tidak terbayar, selama sakit tidak mendapatkan tanggungan perawatan,” jelas Ginung.

Dari hasil penghitungan tersebut, LPSK menyimpulkan sejumlah nominal yang dituntut dibayarkan oleh terdakwa kepada korban.

Baca juga:  Pengiriman Empat TKW Diduga Ilegal Digagalkan di Bandara

“Nilainya mencapai Rp 30 juta lebih ini berdasarkan hasil pendampingan dan perlindungan pihak LPSK kepada korban,” ujarnya.

H Ijtihah dan Hulpah didakwa dengan pasal 10 dan atau pasal 11 Juncto pasal 6 UU RI No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam berkasnya, kedua terdakwa merekrut dan memberangkatkan Sri Rabitah bersama Juliani ke Qatar pada Juni 2014 namun ternyata mereka dikirim ke Abu Dhabi. Pada saat diberangkatkan, Juliani masih di bawah umur. Berkas Juliani dipalsukan terdakwa. (why)