BPSDM Serahkan Dokumen ke Kejaksaan dan Inspektorat

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB menyerahkan  dokumen  dan data terkait penggunaan anggaran Diklatpim  tahun 2016 sampai 2017. Tidak hanya ke Kejaksaan, data yang sama juga diserahkan ke Inspektorat NTB.

Pengaduan masyarakat sebelumnya terkait penggunaan anggaran di Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM  Provinsi NTB.  Pejabat hingga pegawai di bidang ini pun sudah diklarifikasi maraton oleh penyidik Kejaksaan.

Kabid PKMF Muhammad Fauzan yang dikonfirmasi Suara NTB di kantornya Jumat, 23 Desember 2018 kemarin enggan berkomentar. Tidak sedikitpun ditanggapinya  per item soal pengaduan dugaan fiktif dana Diklatpim yang  diduga mencapai Rp 650 juta itu.

‘’Semua sudah kita serahkan dokumen ke Kejaksaan. Pokoknya sudah semua. Saya ndak mau komentar,’’ jawabnya. Tidak saja kepada Kejaksaan, Inspektorat Provinsi NTB juga mendatangi pihaknya untuk meminta data. ‘’Juga sudah kita serahkan semua ke Inspektorat,’’ ujarnya.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum itu ke Kejaksaan dan audit Inspektorat. Apapun perkembangan dan hasilnya, Fauzan mengaku menyerahkan sepenuhnya ke penyidik Kejaksaan, karena semua dokumen dan keterangan sudah disampaikan.

‘’Sama dengan penjelasan Pak Kaban (Kepala BPSDM), pada saatnya nanti setelah proses (hukum) ini kita akan jelaskan semua,’’ tutupnya.

Pihak Inspektorat membenarkan permintaan dokumen ke BPSDM beberapa waktu lalu. Namun pemeriksaan tidak mengarah pada audit khusus. ‘’Ini pemeriksaan biasa saja,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Jumat, 23 Desember 2018.

Tujuan permintaan dokumen menurutnya untuk menjalankan fungsi sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan  melihat mekanisme pengendalian internal dalam pelaksanaan kegiatan di BPSDM.

Artinya adakah rekomendasi yang dikeluarkan jika ada temuan dari hasil audit? Atau bahkan rekomendasi ke Kejaksaan?  Secara normatif dijelaskannya, audit hanya untuk langkah perbaikan sistem, mekanisme serta prosedur di internal BPSDM.

Penelusuran itu juga sebagai bahan pengendalian internal, terutama dalam penyusunan item kegiatan perangkat daerah di BPSDM. ‘’Sehingga potensi penyimpangan ke depan dapat dicegah, itu bagi instansinya. Sedangkan bagi pimpinan atau kami di Inspektorat, sebagai bahan pembinaan,’’ tandasnya.

Sementara data diperoleh Suara NTB,  dugaan penggunaan anggaran fiktif itu ditemukan sementara untuk dua tahun anggaran. Untuk tahun 2016 mencapai Rp 304.350.000, peruntukan puluhan item kegiatan. Rinciannya, seperti  penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) untuk sembilan angkatan.

Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan kabupaten dan kota se NTB juga diduga ada yang fiktif. Anggaran fiktif ini belum termasuk sewa kendaraan transport kunjungan visitasi peserta diklat. Sedangkan untuk tahun 2017, dugaan penggunaan anggaran fiktif mencapai Rp 354.200.000.  Item anggarannya sama dengan tahun sebelumnya. (ars)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.