Kata Brigjen Firli soal Seleksi Deputi Penindakan KPK

Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli masuk salah satu kandidat Deputi Penindakan KPK. Jenderal bintang satu itu menanggapi santai mengenai peluangnya menduduki jabatan strategis komisi anti-rasuah.

“Yang pasti kita mengikuti prosedur mekanisme yang ditentukan KPK. Hasilnya tergantung KPK. Apapun hasilnya, itu yang terbaik karena kita tidak bisa berandai-andai,” ujarnya.

Hal itu diungkapkan Firli dalam diskusi santai di ruang kerjanya, didampingi Kabid Humas, AKBP Tri Budi Pangastuti, Rabu, 14 Maret 2018.

Firli adalah salah satu dari tiga nama yang diajukan Polri mengisi jabatan lowong yang ditinggalkan Heru Winarko. Heru mendapat promosi sebagai Kepala BNN RI. Firli juga bersaing dengan tujuh nama lain yang diusulkan Kejagung RI.

Proses seleksi, kata Firli, sudah dijalaninya pada 8-10 Maret lalu di Jakarta. Rangkaiannya yakni tes kompetensi, potensi akademik, kesehatan, psikologi, proposal program, visi misi, dan tes bahasa.

Meski tidak menanggapi banyak soal peluangnya meraih jabatan tersebut, Firli mencoba menjelaskan dengan kacamata objektif.

Baca juga:  Polda NTB dan Jajaran TNI Bakti Kesehatan Hari Bhayangkaran Ke-73

Secara umum yang diketahuinya, KPK menetapkan sejumlah kriteria. Diantaranya peninjauan latar belakang dan rekam jejak karir.

“Kalau kita lihat profesionalias seseorang, lihat dulu saat dia menjalani profesinya. Untuk mengukurnya, biar lah tim KPK yang bekerja,” jawab Firli diplomatis.

Firli punya pengalaman mumpuni di bidang penyidikan, khusunya bidang pemberantasan korupsi.

Tahun 2010, dia ikut menyelidiki kasus korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak pegawai Dirjen Pajak Kemenkeu RI, Gayus Tambunan.

Kasus itu turut menyeret jaksa Cirus Sinaga, dan hakim Muhammad Asnun, pegawai pajak lainnya seperti Humala Napitupulu, Maruli Manurung, Johny Tobing, Bambang Heru Ismiarso.

“Pada waktu itu totalnya ada 16 tersangka. Kita sebut itu mafia hukum karena pelakunya dari berbagai instansi,” sebut Firli mengingat-ingat. Karirnya di bidang reserse berlanjut di Polda Jawa Tengah sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus.

Di sana, tahun 2012 dia memimpin penanganan kasus korupsi APBD Kabupaten Pati tahun 2003 yang menjerat Mantan Bupati Pati, Tasiman, mantan Wakil Bupati Pati, Kotot Sumanto, dan Ketua DPRD Pati, Wiwik Budi Santoso.

Baca juga:  Polda NTB dan Jajaran TNI Bakti Kesehatan Hari Bhayangkaran Ke-73

Kemudian kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Selatan Salatiga yang menjerat Walikota Salatiga periode 2007-2011, Jhon Manuel Manoppo dan istri, Titik Kirnaningsih.

Firli merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akabri 1990. Setelah lulus kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997, dia kemudian ditempatkan sebagai perwira Polres Dili Polda Timor Timur kala itu.

Tahun 2004, Firli menuntaskan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri. Sejak itu dia berdinas sebagai Kasatjatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes rentang 2006-2009, dan Wakapolres Jakarta Pusat.

Usai menuntaskan tugas sebagai Dirreskrimsus Polda Jateng, Firli yang berpangkat Kombes itu kemudian menjadi Ajudan Wakil Presiden Budiono. Setelah itu Wakapolda Banten, Wakapolda Jawa Tengah, dan kini Kapolda NTB. (why)