Ketua Tim Konsolidasi BPR Beberkan Peran Orang Lain

0
7

Mataram (Suara NTB) –  Ketua tim Konsolidasi Merger PT. BPR Ikh, SP akhirnya angkat bicara dalam kasus yang membelitnya. Selain tak punya otoritas penuh, Ikh yang dijadikan tersangka oleh penyidik Kejati NTB mengaku sempat mencegah upaya pengadaan dan pencairan anggaran.

“Saya sebagai ketua dan Mtw (disebutkan lengkap) sebagai wakil ketua, sama sama tidak memiliki kewenangan perintah untuk pengeluaran uang, melainkan atas usulan rapat dan perintah pemilik,” kata Ikh kepada Suara NTB, Sabtu, 17 Februari 2018 lalu. Pemilik dalam hal ini, disebutnya Pemprov NTB yang diwakili Kepala Biro Ekonomi Setda NTB yang waktu itu dijabat Ir. H.Manggaukang Raba.

Pihak pemprov NTB adalah pihak yang menurutnya paling bertanggung jawab  dalam hal menarik dana kumpulan BPR untuk percepatan Perda merger. “Nah, ini tidak ada dalam rencana kami tim konsolidasi,” katanya.

Pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Tipikor  yang menjeratnya terkait penyalahgunaan kewenangan, menurutnya tidak relevan. Sebab menurut dia, kewenangan ada di pemilik BPR.  Dalam bukti surat perintah percepatan konsolidasi, jelas  disebutnya telah menunjuk bahwa kewenangan perintah berada pada pemilik.

Bagaimana dengan sangkaan kerugian negara Rp 1,1 miliar bersumber dari urunan PD BPR?  Merujuk pada pasal 1 butir 22 UU nomor 1 tahun 2004  tentang perbendaharaan negara, diklaimnya anggaran konsolidasi tidak termasuk dalam kategori kerugian.  Karena biaya pada konsolidasi bagi BPR merupakan biaya iuran yang dipakai habis dalam tahun berjalan.

Merunut peristiwa merger BPR, menurut dia, tidak ada kewenangan ketua tim konsoldiasi untuk memerintahkan pengeluaran uang, melainkan hanya mengikuti persetujuan atau menindak lanjuti perintah yang tidak saja datang dari pemilik.

Perintah itu kemudian ditindaklanjuti  dengan disodorkannya kwitansi dengan format Ketua tim konsolidasi tertanda ‘mengetahui’. “Saya tidak bisa menolaknya karena mengikuti perintah sebagai atasan,” jelasnya didampingi kuasa hukumnya, Dr. Umaiyah, SH.,MH.

Dibeberkan juga mengenai sumber pembiayaan tim konsolidasi, muncul setelah ada komitmen dari seluruh Direksi PD. BPR se-NTB dan pemegang saham mayoritas, bahwa  anggaran dari masing-masing BPR  hasil RUPS Rencana Kerja Bank tahun buku 2016 sebesar Rp 100.000.000. Namun anggaran itu tidak cukup, karena proses konsolidasi masih berjalan.  Sehingga dengan pertimbangan itu, tim sepakat menambah kontribusi masing-masing PD. BPR  sebesar  Rp 200.000.000.

Dia juga  menunjukkan bagan organisasi, di mana posisi dia sebagai ketua tim sesuai SK Gubernur  Nomor 503 – 89 Tahun 2016, ia adalah orang ketiga setelah penanggung jawab dan koordinator. Sehingga apabila terjadi tindak pidana atas kegiatan konsolidasi itu, maka menurut dia, kerugian negara timbul atas perintah dari pemilik BPR sementara pihaknya pelaksana teknis.

Namun pada dasarnya ada masalah lain, munculnya persoalan pengeluaran anggaran untuk   percepatan Perda. Anggaran itu  bukan atas dasar  kehendak BPR, karena dari awal konsolidasi tidak masuk  dalam rancangan.

Masalah Pengadaan Server

Terkait pengadaan Server Rp 600 juta lebih, dia mengaku tidak pernah menyetujuinya. Bahkan  tidak mau menandatangani pembayaran, dengan alasan melalui prosedur pengadaan barang dan jasa.

“Dampak tidak disetujui dan tidak saya tandatangani , maka hubungan kami di tim menjadi tidak harmonis,” ungkapnya.

Dasar pengadaan server dalam catatan dia, Biro Ekonomi mengirim surat Nomor 500/220/EKON-III/2016 tertanggal 13 April 2016, yang mengharuskan untuk segera melakukan pengadaan IT dan Perangkat Keras (Hardware) sesuai specs yang dipersyaratkan vendor.

Dari hasil pemeriksaan kejaksaan sesuai berita acara diperolehnya,  ditemukan kesalahan. Sebagai ketua tim, ia sebenarnya sudah mengingatkan agar pengadaan server harus mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa.

Upaya yang dilakukannya  sebagai ketua umum saat itu, mengajak Harianto pelaksana pengadaan IT untuk melakukan konsultasi sekaligus meminta petunjuk dan arahan pada bagian pengadaan di Pemda.

Ikh pun telah menawarkan contoh pengadaan barang dan jasa yang berada di Kantor BPR NTB Sumbawa.

Tindak lanjut agar pengadaan server sesuai ketentuan, telah dilakukan juga oleh Wakil Ketua dan Sekretaris untuk memohon tenaga dan pejabat pengadaan sebagaimana surat No.41/TIM.Kons/07/2016.

“Tapi upaya-upaya tersebut ternyata tidak ada tindak lanjut dari anggota tim IT.  Justru upaya yang dilakukan oleh Hariyanto adalah mendesak saya sebagai ketua untuk membayar lunas server,” ungkapnya.  Sesuai surat permintaan dalam surat itu, Hariyanto merekomendasikan pengeluaran dana konsolidasi Rp. 621.782.300,” jelasnya.

Rincian penggunaan anggaran, pembayaran atau pelunasan tagihan pengadaan barang (server dan UPS) sebesar Rp. 469.082.300 dan anggaran biaya Pelatihan user sebesar Rp. 152.700.000. Namun permintaan itu ditolaknya.

“Saya sebagai Ketua Umum, tidak dapat memberikan rekomendasi sampai saat ini. Karena pengadaan barang dan jasa server tersebut dengan biaya yang cukup besar tidak melalui prosedur pengadaan barang dan jasa sehingga tidak dasar untuk dilakukan pembayaran,” tegasnya. (ars)