Akun Penyebar Kampanye Hitam di Pilkada 2018 Pasti Terlacak

Mataram (Suara NTB) – Sejak 15 Februari hingga 23 Juni 2018, tahapan Pilkada serentak 2018 akan memasuki kampanye pasangan calon. Satu hal yang rawan yakni perang di dunia maya melalui media sosial. Satgas nusantara Polda NTB semakin mengetatkan pengawasan.

Pilkada 2018 melahirkan empat pasangan calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur NTB, masing-masing tiga paslon untuk Bupati-Wakil Bupati Lombok Barat, Bupati-Wakil Bupati Lombok Timur, dan Walikota-Wakil Walikota Bima.

Setiap pasangan calon mendaftarkan akun resmi media sosial ke KPU. “Kami utamakan pengawasan akun resmi yang sudah terdaftar di KPU,” kata Dirreskrimsus Polda NTB melalui Kabid Humas, AKBP Tri Budi Pangastuti ditemui Selasa, 13 Februari 2018.

Pilkada memantik gairah simpatisan dan pendukung untuk menebar keunggulan masing-masing calonnya. Meski harus menggunakan kampanye hitam.

Untuk akun yang sudah terdaftar di KPU maka akan mudah pengawasannya. Tetapi simpatisan dan pendukung paslon bertebaran bahkan dengan berbagai macam akun. Baik yang menunjukkan identitas asli maupun akun bayangan.

“Tentunya reserse yang masuk dalam subsatgas penegakkan hukum akan meningkatkan patroli siber. Selain media sosial seperti facebook, grup-grup whatsapp juga bisa saja kita pantau,” jelas Tri Budi.

Lebih lanjut dia menerangkan, penyamaran dengan akun bayaran pun tak akan menyembunyikan pemilik asli akun tersebut. Sebab jejak eletronik tidak dapat dihapus dan lebih mudah dilacak. Contohnya protokol IP Address yang digunakan pada saat pemilik mengakses akunnya.

“Semuanya kita pantau. Tetap akan terlacak. Jadi kami imbau agar masyarakat dapat menahan diri dan tidak menggunakan kampanye hitam ataupun menyebarkan hoaks,” kata Tri Budi. Pelanggaran pidananya sudah diatur dalam UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. (why)