Kisruh Marathon Lombok Ditangani Ditreskrimsus

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB kian menunjukkan keseriusan menyelidiki ricuhnya pelaksanaan event Marathon Lombok 2017. Penyelidikan kini bergeser ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk menyelidiki tiga hal sekaligus, dugaan tindak pidana korupsi, transaksi elektronik dan pidana perdagangan.

“Setelah diselidiki oleh Ditreskrimum, rupanya unsur unsurnya lebih tepat ditangani oleh Ditreskrimsus,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Hj.Tri  Budi Pangastuti, MM  kepada Suara NTB, Rabu, 31 Januari 2018.

Upaya penyelidikan oleh Subdit II Ditreskrimum sebelumnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan. Dasar penyelidikan, lantaran uang untuk biaya pendaftaran dianggap tidak sesuai dengan yang didapat peserta saat finish.

Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan, salah satunya Ketua KONI NTB, Andy Hadianto. Pemeriksaan Andy seputar teknis penyelenggaraan kegiatan untuk tiga kategori lomba. Selain  itu, sudah dimintai keterangan event organizer (EO) dari Jakarta.

“Dua saksi itu sudah diperiksa. Sekarang kasusnya sudah digeser ke Krimsus,” jelasnya, sesuai informasi dari Subdit II Ditreskrimum.

Tri Budi menambahkan, ada tiga unsur yang kemungkinan akan diusut Ditreskrimsus melibatkan tiga Subdit.   Untuk dugaan tindak pidana korupsi oleh Subdit III Tipikor. Namun bagian dugaan tindak pidana tidak dijelaskan Tri Budi.

Sementara unsur lain, terkait transaksi elektronik seperti pengiriman uang setelah mendaftar online melalui website dunialari.com.  Bagian yang ini akan ditangani oleh Subdit II Cybercrime.

Sementara untuk  Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag), akan mengusut soal dugaan penipuan konsumen. Dimana peserta  yang mendaftar adalah konsumen dalam lomba ini. “Masing masing tiga  unsur ini akan ditelusuri oleh masing masing Subdit,” kata Tri Budi.

Wadir Reskrimsus  AKBP I.G.P.G. Ekawana Prasta, SIK sebelumnya membenarkan kasus ini sudah mulai ditangani pihaknya. Namun soal unit yang menangani, belum spesifik dijelaskan. Sebab menurutnya harus dikaji unsur pidana yang tepat, sehingga kasus bisa didistribusikan ke masing masing Subdit. “Intinya sekarang masih dalam penyelidikan,” ujarnya singkat. (ars)