Kejaksaan Segera Tetapkan Tersangka, Kerugian Negara Kasus Merger BPR Rp 1,1 Miliar

Mataram (Suara NTB) – Kerugian negara dugaan korupsi pada proses merger PD. BPR menjadi PT Bank BPR NTB, sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB mencapai Rp 1,1 miliar. Hasil audit akan dijadikan bahan penyidik untuk segera menentukan dan menetapkan tersangka.

‘’Kerugiannya banyak. Nanti  dengan audit kerugian negara ini, akan jadi dasar kami tetapkan tersangka,’’ kata Kajati NTB Tedjolekmono, SH,MH kepada Suara NTB, Kamis, 18 Januari 2018.

Angka kerugian negara itu menurut Kajati muncul dari  penggunaan anggaran yang dikumpulkan dari delapan BPR se NTB oleh tim konsolidasi merger. Dari total dana operasional tim konsolidasi Rp 1,6 miliar, kerugian  yang ditemukan mencapai Rp 1,1 miliar. Sebagian anggaran penggunaannya diduga fiktif.

‘’Itu akibat dari penggunaan anggaran, ada yang tidak bisa pertanggungjawabkan sehingga fiktif. Ada juga yang tidak sesuai peruntukannya. Nah, sumber uangnya kan dikumpulkan dari seluruh BPR,’’ papar Kajati.

Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH menambahkan, total temuan BPKP itu jauh lebih besar dari  hasil hitungan awal pihaknya mencapai ratusan juta. Besarnya temuan ini menurutnya,   karena auditor menghitung gelondongan anggaran yang dipakai diduga tanpa dasar aturan.

‘’Jadi hitungan BPKP itu output- nya. Uang yang dipakai rapat, atau lain lain, kalau ada buktinya ya tidak dihitung oleh BPKP. Tapi kalau tidak ada buktinya, itu yang dijadikan kerugian negara. Makanya banyak,’’ tandas Aspidsus.

Sesuai agenda sebelumnya, target  setelah kerugian negara dikantongi, akan dilanjutkan dengan penentuan tersangka. Akan diawali dengan pemanggilan calon tersangka pekan depan. ‘’Setelah ada pemanggilan, baru dilanjutkan ke penetapan tersangka,’’ tandasnya.

Meski belum memanggil dan meminta keterangan, setidaknya calon tersangka sudah ditetapkan.  Namun calon tersangka belum bisa diumumkan. Tapi gambaran disampaikannya oknum dari kalangan tim  konsolidasi.

‘’(tersangka) Dari internal, itu dari dalam tim konsolidasi. Sebab yang bertanggung jawab adalah tim konsolidasi,’’ pungkasnya.

Audit  anggaran untuk kasus BPR ini sebelumnya terkait dengan penggunaan dana operasional BPR senilai Rp 1,6 miliar. Anggaran itu disebut jaksa tidak jelas nomenklatur, sehingga terindikasi  pidana korupsi.

Selain operasional, anggaran miliaran itu dipakai membiayai studi banding DPRD NTB ke daerah yang sukses merger BPR. Selain itu, anggaran sebesar Rp 600 juta dipakai untuk membeli server yang kini ditempatkan di BPR Lombok  Tengah.

Selain pemeriksaan terhadap pihak terkait, auditor juga melakukan pemeriksaan server yang diadakan tim konsolidasi yang sebelumnya disita jaksa. Server senilah Rp 600 juta itu disita dari Kantor PD BPR Loteng. Barang bukti berupa lemari rak server. Berisi sejumlah perangkat komputer hardware dan software. Antara lain, perangkat lunak dengan kapasitas 1.90GHz, 1.90 GHz dan empat buah server OS Linux, processor intel (R) Xeon (R) CPU, installed memory (RAM) 16,0 GB (15,5 GB usable), system type 64-bit.

Ada juga perangkat computer name, domain and work group setting. Salah satunya, Computer name WIN -8J1 MPK10F6G yang terdiri dari  computer name WIN -8J1 MPK10F6G, computer description, workgroup. Keseluruhan barang bukti ini tidak berfungsi sejak ditempatkan di PD BPR Loteng tahun 2016.

Terkait pengadaan server itu, penyidik telah memanggil PT MI, perusahaan tersebut merupakan rekanan untuk pengadaan server dari tim konsolidasi merger PT BPR NTB. Server senilai Rp 600 juta itu, telah disita dan dijadikan barang bukti dalam kasus ini.

Jaksa ingin mengetahui bagaimana proses pengadaan server tersebut. Termasuk fungsi dari alat yang akan digunakan sebagai bank data dari tim konsolidasi merger PT BPR NTB. (ars)