Dermaga Gili Air Mulai Diselidiki Polda NTB

Mataram (Suara NTB) – Polemik soal tiang pancang dermaga Gili Air, Desa Gili Indah Kabupaten Lombok Utara (KLU) rupanya jadi perhatian Polda NTB. Penyidik mulai membidik proyek itu diawali dengan pemanggilan saksi-saksi.

Penyelidikan itu terkait proyek pembangunan Dermaga Gili Air tahun 2017 senilai Rp 6,6 miliar. Proyek ini sebelumnya menjadi sorotan warga, karena sembilan unit tiang pancang diduga dibuang ke dasar laut.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, MM., membenarkan penyelidikan awal itu. Namun, pemeriksaan yang dilakukan Polda NTB ini, sifatnya masih klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

“Ini masih sifatnya klarifikasi. Jadi masih dilakukan penyelidikan awal. Kumpulkan bukti-bukti dulu,” kata Tri Budi kepada Suara NTB, sebagaimana informasi dari  Ditreskrimsus Polda NTB.

Menurutnya, penyelidikan awal tidak lepas dari laporan masyarakat soal indikasi masalah pada proyek itu.  Dia juga membenarkan soal surat panggilan yang dilayangkan kepada saksi-saksi.  Sesuai informasi diperoleh Suara NTB, penyelidikan itu diawali dengan masuknya laporan nomor : R/LI-07/XII/2017 ke Ditreskrimsus Polda NTB tanggal 27 Desember 2017.

Baca juga:  Pengadaan Alsintan Sumbawa Dilaporkan ke Kejaksaan

Isi surat tersebut menyangkut dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan dermaga di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan  Pemenang, pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishub Lutkan) Lombok Utara.

Atas pengaduan itu, Polda NTB kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan nomor SP.Lidik/739/XII/2017 Ditreskrimsus tanggal 28 Desember 2017. Masih dalam isi  surat panggilan, Polda NTB melalui Surat No. B/9/I/2018/Ditreskrimsus bersurat ke Kadishub Lutkan KLU, tentang penyampaian permintaan klarifikasi tanggal 5 Januari.

Polda meminta Kadishub Lutkan menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada lima orang dari kalangan rekanan pelaksana.  Saksi yang dipanggil itu, AA, HR, AH, SPD dan WA. Terhadap AA, Polda bersurat pada hari yang sama, 5 Januari 2018, melalui surat No. B/10/I/2018 perihal permintaan klarifikasi/keterangan.

Terpisah, Kepala Dishub Lutkan KLU Agus Tisno, mengakui telah disurati oleh Polda NTB beberapa waktu lalu. Dalam surat panggilan Polda NTB itu, dirinya diminta untuk memfasilitasi  kepada kontraktor pelaksana. Isi permintaan, agar kontraktor hadir panggilan Polda NTB terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek dermaga di Dusun Gili Air yang dilaporkan masyarakat.

Baca juga:  Jaksa Tagih Tunggakan SPPD DPRD Lobar

“Saya dipanggil untuk diperintahkan kepada si A, si B, si C sesuai yang ada di surat itu, salah satunya disebutkan di sana memerintahkan kepada Azizi (rekanan). Hasilnya tentu kita tidak tahu,” kata Agus Tisno, Minggu, 14 Januari 2018 lalu.

Ia melanjutkan, perihal surat Polda NTB itu, dirinya telah bertemu dengan rekanan guna mengklarifikasi perihal pemanggilan Polda NTB. Ia tidak mengetahui sejauhmana proses lebih lanjut dari persoalan tersebut. Yang dipastikannya, proyek itu sudah tuntas.

“Pekerjaan ini sudah selesai 100 persen. Memang ada denda keterlambatan, itu dari pengerjaan tanggal 16 sampai 29 Desember 2017 (karena anggaran DAK, maka kontrak berakhir 15 Desember, red),” demikian Agus Tisno. (ars)