Kasus PT.LTB, Kerugian Negara Rp 550 Juta Belum Dikembalikan

Praya (Suara NTB) – Total pengembalian kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), sejauh ini masih kecil. Dari total kerugian negara sesuai perhitungan BPK RI sebesar Rp 700 juta yang sudah kembali dan dipegang oleh Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) baru sekitar Rp 150 juta. Artinya, masih ada sisa sekitar Rp 550 juta lagi yang belum kembali.

Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin, 15 Januari 2018 mengaku kalau pihaknya agak kesulitan menarik kembali kerugian negara tersebut. Hal itu dikarenakan uang-uang tersebut sudah disebar ke banyak pihak dengan nilai yang beragam, mulai dari yang paling kecil sekitar Rp 3 jutaan sampai ada yang di atas seratusan juta.

Penerimanya, kata dia, tidak hanya dari Pulau Lombok saja. Ada juga yang berasal dari luar Pulau Lombok, bahkan NTB, sehingga agak sulit bagi pihaknya untuk melakukan penagihan. “Untuk penerima dari luar NTB itu sekitar dua orang. Salah satuhnya berasal dari Surabaya dan nilai yang diterimanya cukup besar hampir mencapai seratusan juta,” terangnya.

Kalau yang didalam Pulau Lombok atau NTB juga banyak. Namun nominalnya tidak begitu besar hanya jutaan saja dan ada sebagaian yang sudah melakukan pengembalian. Termasuk salah satu tersangka AK, yang juga mantan Direktur Pemasaran PT. LTB, itu sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 100 juta lebih.

Uang hasil dugaan korupsi tersebut bisa menyalir ke banyak pihak dengan berbagai alasan. Ada yang karena hubungan jual beli dan ada juga, karena perjanjian pinjam meminjam. “Jadi banyak penyebab, kenapa kemudian dana dugaan hasil korupsi PT. LTB tersebut menyebar ke banyak pihak,” jelasnya.

Fakta tersebut terungkap setelah pihaknya membuka alur transaksi keuangan dari rekening salah satu tersangka yakni ZA, selaku Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis PT. LTB. Karena dana investasi pemerintah daerah masuk ke rekening DH, teman ZA terlebih dahalu. Baru setelah itu masuk ke rekening ZA.

“ZA inilah yang kemudian mendistribusikan yang tersebut ke banyak pihak. Termasuk yang mentrasfer ke tersangka L.Ma., mantan Direktur Utama (Dirut) PT. LTB serta AK, mantan Direktur Pemasaran,’’ ujarnya.

Disinggung apakah ada oknum pejabat pemerintah daerah yang juga ikut menerima transfer dana dari tersangka ZA, Hasan mengaku sampai sejauh ini belum ada. Mengingat, belum seluruh pihak yang menerima transfer dana dari tersangka mengembalikan kerugian negara.

Terhadap pihak-pihak yang sudah menerima transfer dana dari tersangka ZA, pihaknya berharap segera mengembalikan. Sebelum pelimpahan berkas perkara dilakukan. Karena jika tidak, pihak bersangkutan bisa saja ikut diproses hukum. Lantaran ikut menikmati dana hasil dugaan korupsi.

Terkendala Saksi PPATK

Pada bagian, lain, Hasan Basri mengaku, pihaknya sudah mengajukan permintaan saksi ahli ke PPATK, beberapa waktu yang lalu. Namun sampai sekarang ini, saksi ahli yang ditunjuk oleh PPATK belum juga datang untuk memberi keterangan. “Saksi ahli PPATK janji akan datang minggu ini. Jadi kita masih menunggu,” ujarnya.

Saksi ahli dari PPATK merupakan saksi terakhir yang akan dimintai keterangan oleh jaksa Kejari Loteng guna melengkapi berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana invetasi pemerintah daerah pada PT. LTB. Jadi sebelumnya, ada keterangan sahli ahli PPATK tersebut, berkas perkara ketiga tersangka belum bisa dinyatakan lengkap.

“Sampai saat ini total sudah lebih dari 30 tersangka yang sudah kita mintai keterangan terkait kasus PT. LTB ini. Tinggal satu saksi lagi, yakni saksi ahli dari PPATK,” jelasnya.

Begitu, keterangan saksi ahli PPATK sudah diperoleh, berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi PT. LTB bisa langsung dilimpahkan ke pengadilan untuk keperluan persidangan. Mengingat, saksi-saksi yang lain sudah seluruh dimintai keterangan, mulai dari jajaran Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., selaku Komisaris Utama PT. LTB sampai saksi-saksi terkait lainnya. Termasuk saksi ahli dari BPK RI, sebelumnya juga sudah memberi keterangan.

“Dalam kasus ini ada dua saksi ahli yang ditunjuk. Satu saksi ahli dari BPK RI dan satu lagi saksi ahli dari PPATK,”  akunya. Dan, keterangan saksi ahli dari PPATK sendiri penting ada, memperkuat dugaan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan para tersangka. (kir)