Penjaja Miras dan Pemandu Lagu Dirazia

Mataram (Suara NTB) – Gabungan Polres Mataram dan Satpol PP Kota Mataram menyita 192 botol miras dalam operasi miras dan yustisi akhir pekan lalu. Operasi tersebut untuk menjaga ketertiban selama natal 2017 dan tahun baru 2018.

Operasi tersebut menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi ajang pesta miras, seperti di Kecamatan Mataram, Ampenan, dan Cakranegara, pada Minggu, 24 Desember 2017 dini hari.

Kabag Ops Polres Mataram, Kompol Taufik menjelaskan, penyitaan miras dilakukan karena pihak penjual tidak memiliki izin. Miras menurutnya salah satu sumber gangguan keamanan.

“Tujuannya untuk memberikan kenyamanan terhadap umat nasrani dan kristiani agar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan tertib tanpa ada gangguan,” ujarnya.

“Pengalaman selama ini hampir setiap kejadian keributan di Kota Mataram berawal dari orang mabuk akibat minuman keras. Karena itu dengan operasi ini dapat meminimalisir gangguan keamanan,” imbuh dia.

Sebanyak enam kafe, toko, dan tempat karaoke terciduk menjual miras tradisional dan miras pabrikan.

Dari toko Lenong, Jalan Pejanggik, Pajang Barat, Pajang, Mataram tim gabungan menyita 21 botol miras jenis bir.

Kemudian dua dus atau setara 24 botol bir juga disita dari Cafe Sayung di Jalan Bung Karno, Pajang, Mataram.

Di tempat Karaoke Bidari Hotel, Jalan Bangau, Cakranegara, tim menyita empat dus miras jenis bir.

Tim lalu bergesar untuk merazia kawasan Karang Medain, Mataram Barat, Mataram. Di Toko Anjani disita 14 botol bir dan 22 botol miras tradisional jenis brem.

Tepat di sebelah toko tersebut, berdiri Cafe Mancing. Tim menyita 29 botol miras tradisional jenis tuak. Sasaran terakhir, di Grand Inn Karaoke, Tanjung Karang, Ampenan, disita dua dus miras jenis bir.

Selain penyitaan miras, petugas Satpol PP di tempat-tempat tersebut juga memeriksa identitas kependudukan para pemandu lagi.

Kabid Ops Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, menegaskan pemeriksaan tersebut karena pihaknya banyak menerima laporan masyarakat mengenai keberadaan pemandu lagu tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan para pemandu lagu rata-rata berasal dari luar daerah,” terangnya.

“Meski KTP itu berlaku secara nasional, namun setiap pendatang harus jelas identitas kependudukannya. Menetap di sini dalam rangka apa, termasuk pekerjaannya,” imbuh dia.

Dia menambahkan, pemeriksaan KTP itu juga untuk antisipasi ketertiban sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 29 Juni 2018 mendatang. (why)