Polda NTB Tunggu Sikap Kejagung

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB sedang menunggu sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait berkas kasus K2 Dompu. Sebab sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berkoordinasi dengan ‘gedung bundar’  untuk meneliti berkas yang dilimpahkan dari penyidik Dit Reskrimsus.

Sebelumnya Kejati NTB menginformasikan telah berkonsultasi ke Kejagung untuk membahas berkas K2 Dompu yang tak kunjung bisa lengkap atau P21.

“Sekarang apa sikap Kejaksaan Agung, itu yang kita tunggu,” kata Wadir Reskrimsus Polda NTB, AKBP Ekawana Prasta menjawab Suara NTB, Jumat, 17 November 2017.

Posisi pihaknya masih pasif dalam kasus ini, karena berkas untuk tersangka Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin sudah dikirim lagi ke Kejati NTB melalui berkas tahap satu.

Selebihnya, sedang menunggu sikap Kejagung yang akan disampaikan melalui Kejati NTB. Maka koordinasi linier antara pihaknya dengan Kejati NTB dipastikan akan berlanjut.

“Kami tetap koordinasi dengan Kejati NTB, setelah dari Kejagung. Nanti apa petunjuk berkasnya (lengkap atau tidak), kita tunggu dari Kejati,” tandasnya.

Mantan Kapolres Bima Kabupaten Bima ini tak mau banyak berkomentar  lagi soal kasus ini, karena instruksi langsung dari  Kapolda NTB agar tetap pasif setelah berkas dilimpahkan. “Jadi perintah pimpinan itu tadi, kita tunggu dari Kejati saja. Jadi saya no comment dulu,” tandasnya.

Baca juga:  Kasus PKH Montong Gading, Jaksa Belum Tetapkan Tersangka

Bagaimana dengan berkas tersangka tambahan Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian pada BKN Regional X Denpasar inisial HY?, menurut Ekawana masih dalam proses penelitian. Sebelumnya berkas HY sempat dilimpahkan ke Kejati NTB, namun dikembalikan lagi ke penyidik untuk diteliti.

Kirim ke Kejagung

Sebelumnya, Kejati NTB menerima kembali pengembalian berkas kasus K2 Dompu dari penyidik Polda NTB. Berkas dengan tersangka H. Bambang M Yasin tersebut diekspose di Kejaksaan Agung.

“Kami mengedepankan aspek yuridis dalam penelitian berkas perkara. Kami tidak main-main. Seminggu lalu kita ekspose di Kejagung,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, ditemui kemarin di ruang kerjanya.

Pihaknya menerima pengembalian berkas dari penyidik sepekan yang lalu. penyidik Polda NTB menyertakan dalam berkas tersebut keterangan ahli pidana dari Universitas Udayana.

Baca juga:  Jaksa Kasasi Vonis Banding Muhir

Berkas tersebut dengan tersangka H Bambang M Yasin. Sementara untuk tersangka dari oknum Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar, kata Dedi, masih di penyidik juga dengan petunjuk P-19 atau berkas tidak lengkap.

Ia menambahkan berkas dengan tersangka yang juga Bupati Dompu itu sudah bolak-balik tiga kali. Jaksa memberi sejumlah petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi, di antaranya soal niat jahat tersangka atau istilah hukum mens rea.

Mengenai hasil ekspose, pihaknya tidak bisa mengungkapkan ke publik dengan alasan terkait materi perkara yang bersifat internal. “Yang jelas kasus ini menarik perhatian masyarakat sehingga kami perlu berkoordinasi dengan Kejagung. Ekspose juga sudah kami lakukan di internal tim jaksa bersama pimpinan,” sebutnya.

Dedi menjelaskan, batas waktu yang dimiliki jaksa untuk meneliti berkas tersebut adalah sampai Senin pekan depan. Hasil penelitian berkas nantinya akan diputuskan dalam ekspose.

“Berkas yang diperbaiki itu dibahas. Apakah sudah layak naik penuntutan atau tidak. Kalau tidak akan dikembalikan lagi. Kalau lengkap bisa naik ke tahap penuntutan,” terangnya. (ars/why)