Proyek MWP Mangkrak, Kadis PU Kota Mataram Diklarifikasi Kejaksaan

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Dugaan mangkraknya proyek Mataram Water Park (MWP) di kawasan Udayana, Kota Mataram jadi atensi Kejati NTB.

Selasa, 10 Oktober 2017, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura diklarifikasi soal proyek lawas ini. Dibukanya penyelidikan MWP ini, menambah panjang daftar daftar proyek di Kota Mataram yang diselidiki Kejaksaan.

Informasi diperoleh Suara NTB, permintaan keterangan Mahmuddin Tura berlangsung di ruang Pidsus Kejati NTB.  Kadis PU tiba di gedung Kejati sekitar pukul 09.00 Wita. Ia langsung dimintai keterangan jaksa penyidik Rajendra, SH,MH. Di ruang jaksa koordinator pada Pidsus itu, Tura dimintai keterangan hingga siang.

Ini merupakan permintaan keterangan lanjutan untuk pejabat di sekitar Dinas PU Kota Mataram. Sehari sebelumnya, dari informasi diperoleh Suara NTB sejumlah pejabat dan staf juga diklarifikasi seputar proyek senilai Rp 6 miliar tersebut.

Proyek Gagal

MWP terindikasi termasuk dalam kategori proyek gagal Pemkot Mataram. Sebab hingga kini tak terurus. Kolam renang berlokasi di Komplek Taman Udayana ini dibangun pada masa mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan (alm) dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

Pembangunannya dilakukan dua kali penganggaran tahun 2008 dan 2010. Sayangnya, aset miliaran itu seperti bangunan tua yang asetnya kini perlahan raib dicuri oleh warga.

Pengelolaan MWP sempat bergulir di tahun 2015 lalu. Rencananya akan diserahkan ke Dinas Pertamanan dan dijadikan sebagai kolam publik. Wacana itu kemudian bergulir ketika pasangan H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana  kembali terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016 – 2021.

Namun, rencana itu seperti tinggal wacana. Kenapa? Karena dari sisi penganggaran di SKPD teknis tak ada nomenklatur anggaran mengelola kolam itu.

Mahmuddin Tura sebelumnya menjelaskan, pengelolaan MWP bukan lagi PUPR sebagai penanggung jawab utama. Aset itu telah diserahkan oleh walikota ke Dinas Pemuda dan Olahraga.

Menurutnya, pengelolaan oleh pihaknya hanya bersifat sementara saja. Dulu, MWP dikelola oleh Dinas Pertamanan. Dinas Pertamanan tidak sanggup sehingga ia berinisiatif mengambil alih pengelolaan.

Tak dimanfaatkan MWP pasca proyek rampung bahkan hingga kini disebabkan perbedaan persepsi antara Pemkot Mataram dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Space desain dibangun 50 meter dengan jumlah lintasan enam. Diameter itu diukur dari as dan dinding kolam.

Rupanya kata Mahmuddin, KONI memiliki persepsi berbeda dan mengukur saat kondisi kolam kosong.  Perubahan standar juga menyebabkan MWP tidak bisa dijadikan standar olahraga karena jumlah lintasan masih kurang.

Ia mengaku, persoalan dihadapi MWP yaitu biaya pemeliharaan dan operasional tinggi. Di tahun 2015, pengelolaan kolam mencapai Rp 100 – 200 juta. Setelah itu, beban ditanggung PUPR cukup penjaga malam karena diduga sering disalahgunakan. Beberapa aset seperti pompa sirkulasi, seng, dan lain sebagainya hilang dicuri. (ars)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.