Pejabatnya Jadi Tersangka Korupsi, Ini Langkah Bupati Bima

Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri merespon pernyataan Ketua Komisi I DPRD, Sulaiman M.T. SH, yang meminta agar mengambil sikap tegas secara moral, terhadap sejumlah pejabatnya yang ditetapkan tersangka kasus korupsi.

“Tentu akan disikapi. Sembari menunggu proses hukum yang saat ini sedang berjalan,” kata Bupati, melalui Kabag Humas Protokol Setda Pemkab Bima, Armin Farid S.Sos, kepada Suara NTB, Jumat, 25 Agustus 2017.

Menurutnya, meski sejumlah pejabat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Namun sampai saat ini, belum dilakukan penahanan. Bupati, kata Armin, meminta agar mereka tetap kooperatif.

“Bupati mendorong agar persoalan ini hingga selesai. Tidak akan menghambat proses hukum yang akan berjalan,” katanya.

Diakuinya, persoalan tersebut akan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah setempat, agar betul-betul tertib administrasi. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang mengarah ke persoalan hukum.

“Kasus-kasus yang melibatkan pejabat ini akan menjadi atensi dalam rangka menekankan penting penataan dan perbaikan administrasi kedepan,” katanya.

Selain itu, Bupati juga mengimbau seluruh jajaran bawahannya terutama pada pegawai OPD yang pimpinannya ditetapkan tersangka, untuk fokus dan tidak terganggu konsetrasinya melayani masyarakat.

“Imbauan Bupati harmonisasi tetap terjaga sehingga fokus melayani masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman M.T. S.H, meminta keberanian Bupati Bima, Hj. Indah Indah Dhamayanti Putri, untuk mengambil langkah tegas terhadap bawahannya, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Sulaiman mengatakan, walaupun pejabat tersebut, baru ditetapkan sebagai tersangka, dan belum mendapat putusan inkract (hukum tetap.red) dari Pengadilan. Namun Bupati bisa memberikan sanksi moral.

“Bupati berani mengambil sikap terhadap para pejabatnya yang melanggar, apalagi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi,” kata Politisi Gerindra ini kepada Suara NTB, Rabu, 23 Agustus 2017.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diketahuinya. Dua orang pejabat eselon II ruang lingkup Pemerintah kabupaten Bima ditetapkan sebagai tersangka masing-masing dalam kasus pengadaan sampan fiberglas 2012 dan Kopi tambora 2009.

“Belum lagi ada sejumlah bawahannya, yang tersangkut kasus korupsi Pol PP 2015. Bupati harus bisa menilai persoalan ini,” ujarnya. (uki)