Dua Kasus Dana Desa di Dompu Segera Masuki Tahap Penyidikan

Dompu (Suara NTB) – Dua Desa yang diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu dalam kasus dugaan korupsi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Masing – masing Desa diduga telah merugikan keuangan negara hingga di atas Rp 100 juta. Bahkan salah satu Desa diduga memanfaatkan akhir masa jabatan untuk mengambil keuntungan pribadi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Hasan Kurnia, SH kepada Suara NTB, baru-baru ini mengakui beberapa Desa yang diselidiki pihaknya saat ini ada beberapa yang ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan dugaan kerugian negara di atas Rp 100an juta.

Dua Desa ini yaitu Desa Tambora dan Desa Doropeti. “Semuanya sudah dilakukan audit oleh Inspektorat dan hasilnya ditemukan dugaan kerugian negara rata – rata di atas seratus juta,” kata Hasan Kurnia.

Baca juga:  Kejari Mataram Tetap Tahan Kades Lingsar

Bahkan di Desa Doropeti yang telah berakhir masa jabatannya, lanjut Hasan Kurnia, kerugian negaranya lebih dari Rp 200 juta. Modusnya, memanfaatkan jelang akhir masa jabatan untuk meraup keuntungan secara pribadi. “Menjelang akhir masa jabatannya, dia manfaatkan untuk mengambil keuntungan secara pribadi,” terangnya.

Modus oknum Kepala Desa Doropeti ini membuat Kajari Dompu berencana mengumpulkan para Kepala Desa dan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan pengawasan terhadap Desa yang akan berakhir masa jabatannya.

“Saya berencana ingin mengumpulkan Kepala Desa soal ini dan mengingatkan bagaimanapun mereka menyembunyikan tindakannya pasti akan ketahuan,” katanya.

Baca juga:  Polda NTB Gali Modus Dugaan Korupsi Bibit Bawang Bima 2016

Kendati telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun pihak Kejaksaan belum menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi dana Desa di Desa Tambora dan Desa Doropeti Kecamatan Pekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati – hatian penyidik dalam menetapkan tersangka.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Dompu akan menggelar pelaksanaan pemilihan Kepala (Pilkades) serentak tahap kedua tahun 2017. Ada 34 Desa direncanakan akan melaksanakan Pilkades serentak November 2017 mendatang dan 7 Desa diantaranya mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatan dengan harapan bisa mengikuti Pilkades serentak tahun 2017. (ula)