Terjerat Persoalan Hukum, Kades Pemongkong Dicopot Sementara

Selong (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) Pemongkong, Lalu Maskan Mawalli terpaksa harus rela melepas jabatannya sebagai orang nomor satu di Desa Pemongkong. Jabatannya sebagai kades langsung dicopot oleh Pemda Lombok Timur (Lotim) setelah yang bersangkutan ditahan Kejaksaan Negeri Lotim. Lalu Maskan Mawalli diduga terlibat dalam penerbitan puluhan sertifikat bodong di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh beberapa waktu lalu.

Pemberhentikan Kades Pemongkong, menurut Kasi Pembinaan Pemerintahan dan BPD Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa pada Dinas PMD Lotim Lukmanul Hakim masih bersifat sementara. Pemberhentian sementara ini untuk memperlancar pelayanan di Desa Pemongkong. Dalam hal ini, Pemda Lotim menunjuk Camat Jerowaru, Lalu Ahmad Zulkifli, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di Kades Pemongkong.

Baca juga:  Kembang Kuning, Desa Wisata Terbaik Tingkat Nasional

Lukmanul Hakim, menjelaskan, pada dasarnya dalam aturan bahwa bagi siapapun, termasuk kades yang tejerat persoalan hukum, seperti korupsi dan penyelewenangan wewenang, sejak ditetapkan sebagai tersangka sudah diberhentikan. Sehingga itulah yang diterapkan terhadap Kades Pemongkong, yang diberhentikan sementara sejak tanggal 4 Juli 2017 lalu.

Selama pemberhentian sementara itu, lanjutnya, yang sebagian dari hak-hak yang bersangkutan tetap diberikan sembari menunggu dilakukan proses inkracht di pengadilan. Pasalnya, apabila dalam proses di pengadilan yang bersangkutan divonis bersalah, maka akan langsung dilakukan pemberhentian secara permanen. Dan apabila dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan dapat dikembalikan dalam jabatannya sebagai Kades Pemongkong.

Baca juga:  Kompak dan Bersinergi, Kunci Utama Membangun Desa

Diketahui sebelumnya, Kades Pemongkong, Lalu Maskan Mawalli ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejari Lotim atas keterlibatannya dalam penerbitan sertifikat tanah di kawasan hutan Lindung Sekaroh. Pasalnya, pada tahun 2001-2002, Lalu Maskan Mawalli ketika itu menjabat sebagai Kades Sekaroh sebelum dilakukan pemekaran desa.

Dalam kasus ini, Kejari lotim juga menetapkan lima tersangka lainnya yang semuanya merupakan mantan pegawai Badan Pertanahan (BPN) Lotim. Penetapan Kades Pemongkong sebagai tersangka terdapat dalam berkas terpisah dari lima tersangka lainnya yang merupakan mantan pegawai BPN. (yon)