Ketua DPRD Dompu Jadi Korban Isu Penyalahgunaan Narkoba

Dompu (Suara NTB) – Ketua DPRD Dompu Yuliadin, S. Sos., mengaku dirinya tengah dihantam isu penangkapan karena mengkonsumsi narkoba. Informasi yang disebar oknum tak bertanggung jawab tersebut kini ramai diperbincangkan, terlebih menghawatirkan pihaknya karena dapat memberi citra buruk DPRD Dompu.

“Katanya ditangkap oleh tim anti narkoba, padahal saat ini saya sedang gencar memberantas sampai ke akar-akarnya, terutama bandit-banditnya,” katanya kepada wartawan usai mengahadiri upacara pembukaan TNI Manunggal Membangung Desa (TMMD) di Desa Calabai, Selasa (4/7).

Menurutnya, cara-cara ini bagian dari upaya menghambat langkah anggota Dewan memberantas narkoba, terutama untuk penyalahgunaan pil tramadol. Meski telah rutin menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan tramdol di tempat umum dan ruang publik lainya.Namun, sebut dia, tingkat penggunaannya semakin meningkat drastis.

Baca juga:  Gelar Razia, Polisi Temukan Anak Kelas 4 SD Positif Narkoba

“Padahal yang sudah ditangkap di Polres sudah banyak tapi itu tidak berpengaruh,” ujarnya.

Informasi bahwa dirinya telah tertangkap diketahui setelah dihubungi beberapa orang rekannya, yang mana kabarnya ia ditangkap di wilayah Sumbawa pada Minggu 1 Juli kemarin. Dan persoalan ini sebut dia bisa

saja strategi para bandit maupun lawan politiknya. Dan untuk menyikapi itu Yuliadin siap melawan karena bagaimana pun ini akan mengganggu kondusivitas daerah.

Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah berhasil menyita pil tramadol dan menginterogasi para penggunaanya. Hanya saja di waktu yang bersamaan spanduk informasi agar penyalahgunaan narkoba ditembak mati yang dipajang di beberapa titik langsung dicabut oknum tak bertanggung jawab.

Baca juga:  Sabu Malaysia Masuk Sumbawa dalam Kaleng Biskuit

“Malam minggu itu juga terjadi pencabutan baliho saya yang di Cakre, satu baliho yang dicabut dari enam baliho yang saya pampang,” jelasnya.

Untuk mendukung upaya pemberantasan tramadol di Dompu pihaknya tengah merancang Peraturan Daerah, dan aturan tersebut akan diparipurnakan dalam waktu dekat ini. Sementara untuk melaporkan persoalan ini ke penegak hukum karena telah mencemarkan nama baiknya tak akan dilakukan. Yuliadin hanya berharap masyarakat tidak mempercayai isu tersebut.

“Biarkan saja isu itu berkembang tapi harapan saya pada masyarakat untuk tidak percaya isu hoax yang mendiskreditkan seseorang, ya harus dicari buktinya dulu,” pungkasnya. (jun)