Ratusan Ponsel TKI Disita Bea Cukai

Mataram (Suara NTB) – Bea Cukai Mataram setidaknya menyita sebanyak 350 unit ponsel yang dibawa penumpang penerbangan internasional ke Lombok. Ponsel-ponsel tersebut, didominasi bawaan para TKI yang pulang mudik.

Ponsel-ponsel bersegel dari luar negeri itu di sita dalam kurun waktu pengamanan pintu masuk internasional pada 27 Mei hingga 21 Juni 2017 ini. Demikian menurut keterangan Kepala Bea Cukai Mataram yang disampaikan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Mataram, Andy Herwanto.

Andy yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis, 22 Juni 2017 kemarin menjelasnkan, sebagian besar ponsel yang disita tersebut, dibawa langsung oleh penumpang pesawat dari Kuala Lumpur Malaysia.

“Tren ponsel sitaan ini sebenarnya sudah menurun. Mungkin karena momennta puasa, banyak TKI yang pulang,” demikian Andy.

Yang masih dilihat, satu TKI membawa ponsel bawaan hingga 10 unit. Padahal, pemerintah telah memberikan batas, jumlah peralatan elektronik yang boleh dibawa masuk ke Indonesia dari luar negeri, maksimal dua unit. Selebihnya, akan tetap dilakukan penyitaan oleh Bea Cukai, karena berkaitan dengan peredaran barang-barang impor.

Baca juga:  Pengiriman TKI ke Timur Tengah Dibuka Lagi

Kantor Bea Cukai sejak Januari 2016 hingga 21 Juni 2017, telah menyita 3.682 unit ponsel. Ponsel tersebut dibawa dari Singapura dan Malaysia oleh penumpang. Sehingga kuat dugaan, pemiliknya adalah TKI. Mereka mengaku ponsel-ponsel yang dibawa tersebut sebagian besar adalah barang titipan dari rekan TKI-nya kepada keluarga.

“Ada yang disita dari BIL, ada juga yang disita dari kantor Pos. Cuma sebagian besar dari bandara,” demikian Andy.

Karena itulah, untuk meminimalisirnya, Bea Cukai menggandeng BP3TKI Mataram untuk memperbanyak sosialisasi kepada calon-calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri, agar memahami betul apa saja yang boleh dan tak diperbolehkan dibawa pulang sekembalinya sebagai buruh migran.

Terhadap ponsel-ponsel sitaan tersebut, pemiliknya diberikan kelonggaran selama 30 hari sejak barang ditahan. Pilihannya adalah apakah pemilik bersedia memenuhi ketentuan dengan meminta surat persetujuan impor barang dari Kementerian Perdagangan, atau di re ekspor (dikembalikan ke negara asal barang).

Baca juga:  TPPO Arab Saudi, Korban PMI Terkatung-katung Sebelum Meninggal

Jika selama 30 hari yang diberikan tak ada respon, ponsel sitaan tersebut dapat dicatat sebagai barang sitaan negara yang selanjutnya apakah akan dimusnahkan, atau dilelang, sesuai keputusan Kementerian Keuangan.

Penyitaan ponsel-ponsel bawaan penumpang dari luar negeri ini, kata Andy dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet.

Permendag tersebut mengatur tentang pelabuhan dan bandara yang menjadi pintu masuk telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet impor untuk keperluan perdagangan.

Pembatasaan barang bawaan elektronik lebih dari dua buah itu dilarang, mengingat seluruh pelabuhan dan bandara di NTB, tidak termasuk sebagai pintu masuk telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang dibawa dari luar negeri untuk diperdagangkan. (bul)