Kasus RPH Barabali, Kejari Loteng Dalami Keterlibatan PTP

Praya (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini, masih tetap berupaya mendalami dugaan keterlibatan Pengawas Teknis Proyek (PTP) pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Tidak menutup kemungkinan, proses penyidikan kasus bakal dihentikan. Jika alat bukti terkait keterlibatan PTP dalam proyek tidak cukup kuat.

“Prinsipnya, kasusnya terus kita lanjutkan dan dalami. Untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada. Sehingga berkasnya nanti bisa dinyatakan lengkap,” ujar Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, SH, MH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 28 Desember 2016.

Baca juga:  Serahkan Diri, Bendahara PT. Tripat Lobar Langsung Ditahan

Diakuinya, ada kemungkinan penyidikan kasus dihentikan. Tetapi sampai sejauh ini pihaknya belum mengarah kepada kesimpulan itu, karena masih berupaya mencari dan melengkapi alat bukti pendukung lainnya. “Selama masih ada jalan, kita tetap berupaya. Tapi kalaupun pada akhirnya tidak bisa, kita juga tidak bisa memaksa,” ujarnya.

Untuk melengkapi berkas dengan tersangka PTP proyek RPH Barabali, pihaknya terus memantau proses persidangan terhadap tiga tersangka sebelumnya. Masing-masing kontraktor, konsultan pengawas serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang saat ini tengah bersidang di Pengadilan Tipikor Mataram.

Baca juga:  Kasus Dermaga Gili Air Tersendat Hitungan Kerugian Negara

Hasil dan fakta persidangan yang ada nantinya itulah yang akan dijadikan alat bukti pelengkap. Hanya saja, dari fakta persidangan yang ada sejauh ini belum ditemukan alat bukti pendukung untuk bisa memperkuat dugaan keterlibatan PTP proyek. “Fakta-fakta persidangan yang muncul itu nanti jadi bahan tambahan dari berkas dengan tersangka PTP proyek ini,” tegas Hasan.

Disinggung target waktu penyelesaian sisa berkas kasus ini, Hasan mengaku belum bisa memastikan, karena pihaknya masih terus berupaya menyelesaikan kasus tersebut secepat mungkin. Mengingat, penanganan kasus dugaan korupsi berbeda dengan kasus pidana umum lainnya.

Baca juga:  Jaksa Rampungkan Berkas Azril

Dalam proyek milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB senilai Rp 1,4 miliar ini, Kejari Praya telah menetapkan empat orang tersangka. Masing-masing kontraktor proyek, konsultan pengawas serta PPK serta PTP proyek. Tiga tersangka berkasnya sudah dinyatakan lengkap satu tersangka masih dilengkapi. (kir)