Peradi Kota Mataram Bertekad Tingkatkan Peran di Masyarakat

Mataram (suarantb.com) – Pelantikan pengurus baru DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Mataram Jumat, 9 Desember 2016 menjadi titik kebangkitan peranan advokat di Mataram untuk masyarakat. Demikian disampaikan Ketua DPC Peradi Kota Mataram, Agus Sugiarto yang baru terpilih.

“Kita akan lakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun kota. Yang mana saja yang bisa menghasilkan kerja sama yang baik. Terkait kontribusi Peradi untuk masyarakat,” ujar Agus.

Pernyataan Agus ini sejalan dengan arahan Sekjen DPN Peradi, Hasanuddin Nasution yang menginginkan agar Peradi bisa mengembangkan organisasi dengan berperan aktif dalam masyarakat. “Saya ingin teman-teman di DPC bisa bekerja sama dengan pemda sebagai regulator utama. Maupun dengan pihak lain, seperti kampus, LSM bahkan organisasi politik kalau perlu. Tapi harus dilihat nanti tujuannya,” ucap Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, Peradi Kota Mataram bisa ikut dalam pembahasan atau menjadi konsultan hukum untuk pemda dalam pembahasan penyusunan pergub atau perda. Dikarenakan peraturan yang dibuat berkaitan dengan masyarakat. Maka advokat bisa turun sebagai wakil dari masyarakat untuk melakukan koreksi terkait kemanfaatan perda atau pergub tersebut bagi masyarakat.

“Apakah perda atau pergub ini ada manfaatnya untuk masyarakat? Mengapa harus dibuat sekarang? Advokat bisa menjadi perwakilan rakyat disitu. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan manfaat dari adanya advokat di tengah-tengah mereka,” pungkasnya.

Peranan lain yang sangat penting untuk dilakukan Peradi untuk masyarakat adalah memberikan bantuan hukum secara gratis. “Setiap advokat itu wajib memberikan bantuan hukum gratis untuk satu perkara tiap tahunnya,” sebut Hasanuddin.

Dan perlu ditegaskan, advokat tidak boleh menolak perkara yang diminta bantuan untuk mengawalnya. Kecuali didasarkan oleh tiga alasan, yaitu advokat tersebut tidak ahli dalam bidang yang diperkarakan, perkara tersebut tidak dilengkapi dasar hukum yang jelas dan terlebih jika perkara tersebut bertentangan dengan hati nurani advokat bersangkutan.

“Di luar tiga alasan itu, kalau ada advokat yang menolak bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Advokat Indonesia. Karena itu termasuk dalam pelanggaran kode etik,” tambahnya.

Melihat kondisi advokat di NTB, khususnya Mataram, Hasanuddin merasa akan sangat pas jika diberikan pendidikan advokasi yang sesuai dengan kondisi daerah. “Kita bisa ajarkan hukum-hukum investasi dan pariwisata. Karena daerahnya dekat dengan kedua hal itu. Supaya masyarakat bisa aware saat ada investor asing masuk, jadi tahu hukum-hukumnya bagaimana,” tandasnya. (ros/*)