Memprihatinkan, Bangunan Senilai Rp 6,6 Miliar Jadi “Rumah Hantu”

Kota Bima (Suara NTB) – Bangunan Puskesmas (PKM) yang berada di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur (Rastim) kian memprihatinkan, mangkrak dengan kondisinya kini seperti rumah hantu. Tanaman liar tumbuh dari dalam ruangan hingga halaman. Padahal, bangunan itu menyedot anggaran sekitar Rp 6,6 miliar.

Sejumlah tetangga bangunan tersebut bahkan menjadikan bangunan PKM tersebut sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Sebagian material bangunan dibongkar dan dicuri, seperti keramik, genteng dan jendela.

Padahal pula, di lokasi tempat bangunan berdiri merupakan pusat ibukota kecamatan Rasanae Timur, salah satunya terdapat kantor Camat Rastim.

Salah seorang warga, Syafruddin mengaku Puskesmas itu diketahuinya dibangun pada era Walikota Bima, almarhum Nur Latif sekitar tahun 2009. Yang sedianya diperuntukkan bagi warga Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Wawo dan Sape Kabupaten Bima.

“Hanya saja, sampai hari saya tidak tahu kenapa bangunan ini tidak difungsikan,” katanya kepada Suara NTB, Sabtu, 15 Oktober 2016.

Menurut dia, lantaran lama tidak difungsikan, di dalam kawasan banyak tumpukan sampah rumah tangga, dan tidak diketahui siapa yang kerap membuangnya dengan sembarang. Bahkan di dalam ruang banyak ditumbuhi semak belukar.

Ia berharap pemerintah segera menata bangunan itu dengan lebih baik lagi, meski tidak difungsikan menjadi Puskesmas. Namun minimal dijadikan tempat fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Camat Rasanae Timur, H. Misbah enggan menanggapi jauh kondisi bangunan itu. Mengingat ia sama sekali tidak mengetahui pasti pembangunan kantor itu. Dia mengakui memang dikeluhkan dan dipertanyakan oleh warga setempat.

“Bangunan ini kerap dipertanyakan oleh warga kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik, kami menjawab pertanyaan itu sebaiknya dijawab oleh pihak terkait,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Puskesmas yang berada di jalan lintas Bima – Sape itu dibangun menggunakan biaya APBD tahun 2009 dan sejumlah bantuan dari pemerintah pusat. Mangkraknya bangunan itu, sejumlah pihak terkait telah diproses hukum, mulai dari Kepala Dikes saat itu, PPK, Panitia pelaksana, hingga kontraktor. (uki)