Pukul Wartawan, AJI Mataram Berikan Kado Hitam Untuk TNI

Mataram (suarantb.com) – Aksi kekerasan terhadap jurnalis kembali diperlihatkan oknum TNI menjelang HUT ke 71 TNI. Setelah kejadian pemukulan wartawan di Medan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh oknum TNI AU. Kini oknum TNI AD kembali menunjukan adigangnya terhadap wartawan di Madiun, Jawa Timur, Minggu, 2 Oktober 2016.

Seorang kontributor televisi swasta, Soni Misdananto menjadi bulan-bulanan oknum TNI AD Batalyon Infanteri 501 Rider Madiun. Wartawan tersebut dipukul ketika mengambil gambar kekerasan oknum anggota TNI terhadap rombongan konvoi pencak silat PSHT. Tidak hanya itu, oknum TNI tersebut juga menginterogasi Soni dengan membawanya di sebuah rumah. Oknum TNI tersebut kemudian merebut kamera miliknya dan mematahkan kartu memori di dalamnya.

Atas kejadian tersebut, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Fitri Rachmawati mengecam tindakan yang dilakukan oknum anggota TNI tersebut. AJI Mataram juga memberikan kado hitam berupa cap bahwa TNI sebagai musuh kebebasan pers di HUT TNI ke 71 ini.

Aji Mataram
“Status TNI sebagai musuh kemerdekaan pers layak diberikan. Mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap jurnalis di berbagai daerah di Indonesia tahun ini,” ujar Fitri.

Tidak hanya sampai di sana, saat kawan-kawan AJI Kota Kediri dan Kepala Biro Net TV Jawa Timur, mendampingi Soni Misdananto, yang juga anggota AJI Kediri, melaporkan apa yang dialaminya ke Detasemen Polisi Militer (DenPOM) V/I Madiun, tekanan secara psikis terjadi. Sejumlah anggota TNI mendatangi ke kediaman Soni. Bahkan beberapa saat setelah itu, kediaman orang tua Soni pun di Ponorogo didatangi banyak anggota TNI yang mengupayakan jalan damai.

Baca juga:  Terkait Polemik Nama Bandara, Danrem Beri Peringatan

Dalam proses melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke Polres Madiun. Soni harus menjalaninya dengan penuh tekanan dan kesabaran. Jurnalis yang telah jadi korban kekerasan, menurut Fitri diperlambat prosesnya.

“Bagaimana tidak, dari informasi yang kami peroleh dari kawan Ketua AJI Kediri, Afnan Subagio, sejak pukul 01.00 WIB, Soni membuat laporan resmi, hingga

pukul 12.49 WIB baru BAP selesai, proses yang cukup panjang, dengan rangkaian peristiwa yang secara psikis menekan Soni dan kawan-kawan jurnalis yang mendampinginya melapor,” ungkap Fitri.

Terulangnya kasus kekerasan oleh aparat TNI terhadap jurnalis, menurut AJI Mataram adalah bentuk dari ketidak seriusan institusi TNI dalam  memberikan pemahaman menyeluruh kepada anggotanya tentang tugas dan fungsinya sebagai prajurit yang seharusnya melindungi dan mengayomi warga sipil, termasuk jurnalis yang menjalankan tugas dan dilindungi undang-undang pers.

“Terulangnya kasus-kasus kekerasan  terhadap jurnalis yang dilakukan aparat TNI juga disebabakan karena pengusutan terhadap kasus-kasus sebelumnya tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Sanksi dan hukuman yang diberikan terhadap anggota TNI yang bertindak arogan itu tidak proporsional sehingga tidak memberikan efek jera bagi anggota TNI lainnya,” tegasnya.

Baca juga:  Mulai Luntur, Bakesbangpoldagri Bahas Penguatan Wawasan Kebangsaan

Selain mengutuk serangkaian tindak kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap jurnalis tersebut, AJI Mataram juga mendesak Panglima TNI untuk turun tangan mengusut seluruh kasus kekerasan yang menimpa jurnalis.

“Upaya permohonan maaf yang dilakukan pimpinan TNI dalam kasus yang menimpa Soni Misdananto memang sudah sepatutnya dilakukan, akan tetapi permintaan maaf tersebut tidak serta merta menghapus konsekwensi hukum terhadap para anggota TNI yang menjadi pelaku pengeroyokan Soni,” terangnya.

Untuk memberikan efek jera terhadap anggota TNI yang melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap warga sipil dan jurnalis, AJI mataram mendesak agar para pelakunya diberikan hukuman setinggi-tingginya, karena tindakan tersebut telah mencoreng nama baik TNI dan agar bisa memberikan efek jera bagi anggota TNI lainnya.

AJI Mataram juga mendesak Dewan Pers dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan upaya khusus terhadap institusi TNI untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil. “Kami juga mendukung upaya Dewan Pers yang akan membuat nota kesepahaman dengan Panglima TNI untuk memberikan perlindungan yang lebih serius terhadap jurnalis, cukuplah Soni menjadi korban terakhir kekerasan aparat TNI terhadap jurnalis,” tuturnya. (szr)