Proyek Jalan Selong Belanak Terindikasi Korupsi

Mataram (suarantb.com) – Proyek pengaspalan jalan di Desa Selong Belanak, Lombok Tengah (Loteng) terindikasi adanya korupsi. Munculnya indikasi korupsi dari proyek yang dikerjakan Dinas PU Provinsi NTB diungkap oleh Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol M. Suryo Saputro.

“Ada indikasi bisa ke korupsi. Kalau bahwa benar bisa dibuktikan itu yang seharusnya peningkatan jalan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaannya malah membuat jalan baru,” ujar Suryo saat ditemui beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, berdasarkan hasil cek lapangan, proyek tersebut telah melenceng dari perencanaan. Proyek pengaspalan jalan tersebut tidak pada jalan yang sebelumnya telah ada. Hal tersebut berbeda dari perencanaan proyek.

“Kalau jalan baru berarti tidak pada trace yang sebelumnya. Ini proyek judulnya peningkatan jalan bukan pembangunan jalan,” beber Suryo.

Baca juga:  Lapor Dugaan Korupsi Kini Bisa Lewat Daring

Suryo berencana menggandeng Satuan Kerja Reskrimsus Polda NTB untuk menelaah bahan keterangan dan data yang didapat dari penyidikan dugaan penggerergahan lahan warga yang telah dikantongi calon tersangkanya itu.

“Nanti kita akan lihat. Nanti kita dalami. Sempat kita diskusikan ada mengarah ke sana. Dari dua perkara kita lihat mana yang paling tepat. Fakta harus ditempatkan pada porsinya,” terangnya.

Potensi kerugian menurutnya, tidak saja ada pada pemegang 17 sertifikat hak milik lahan. Tapi juga dapat merugikan keuangan negara yang didanai dari APBD Provinsi NTB. Cara yang dilakukan dalam proyek tersebut diduga melawan hukum dan tidak sesuai dengan perencanaan.

Baca juga:  Respons Survei KPK, Pemprov Perbaiki Perangkat Antikorupsi

“Kalau proyek itu darurat militer, negara itu boleh mengambil suatu kondisi. Tapi ini kan bukan. Apalagi ini peningkatan jalan bukan pembangunanan,” jelas Suryo.

“Kenapa tidak di jalan yang semula ada? Memang ini untuk kepentingan masyarakat. Tapi apa harus mengorbankan masyarakat yang lain?” sambungnya.

Proyek tersebut sebelumnya sempat macet pengerjaannya diduga lantaran intervensi investor yang telah membeli sebagian lahan yang digunakan sebagai proyek jalan. Namun, pada Rabu 31 Agustus 2016, warga Selong Belanak berunjuk rasa ke Polda NTB, untuk meminta Polda NTB mengawali pengaspalan tersebut. Hal itu disebabkan karena akses jalan warga mengalami kerusakan lantaran proyek yang direncanakan selesai pada akhir September tidak kunjung tuntas dikerjakan. (szr)