Polda NTB Tetapkan Empat Tersangka Penyalur Pupuk Bersubsidi di Lotim

Mataram (suarantb.com) – Polda NTB menetapkan tersangka terhadap empat orang pelaku dugaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Labuan Haji, Lombok Timur (Lotim). Keempat tersangka ini terdiri dari pengecer dan penerima pupuk bersubsidi.

Pupuk yang seharusnya diterima oleh petani atau kelompok tani, namun pada praktiknya dijual bebas di masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Kanit II Subdit I Bidang Industri Perdagangan dan Investasi (Indaksi) Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Ida Bagus Putu Buwana, mengatakan keempat orang tersangka akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kita sudah tetapkan tersangka dan akan melakukan pemanggilan untuk dimintai pertanggungjawabannya,” ujarnya saat ditemui di Mapolda NTB, Senin 26 September 2016.

Dua orang pengecer diketahui berinisial HTR (40) dan SM (35). Sedangkan dua orang pemilik Unit Dagang (UD), yakni PH (54) dari UD Tani Makmur, dan JP (52) dari UD Damai. “Pengecer menjual pupuk pada penerima. Sementara penerima menjualnya pada masyarakat umum dengan harga lebih tinggi dari seharusnya,” ungkapnya.

Baca juga:  Polri Harus Menguasai dan Ramah Teknologi

Menurut Putu Buwana, pupuk tersebut seharusnya didistribusikan melalui petani atau kelompok tani yang masuk rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK). “Itu tidak seharusnya dijual untuk umum. Pupuk tersebut harus didistribusikan ke petani atau kelompok tani,” pungkasnya.

Sebanyak 189 karung pupuk bersubsidi dengan berat seluruhnya 9.450 kg disita dari UD Tani Makmur, dengan rincian 60 karung pupuk Urea, 60 karung pupuk ZA, dan 69 karung pupuk NPK. Masing-masing pupuk memiliki bobot berat 50 kg per karungnya.

Sementara pada UD Damai disita pupuk sebanyak 102 karung dengan total berat 5.100 kg. Rianciannya, 78 karung pupuk Urea, 18 karung pupuk ZA, dan 8 karung pupuk NPK. Masing-masing karung dengan bobot berat 50 kg per karungnya.

Baca juga:  Wakapolda NTB akan Diganti

Terhadap pengecer, yakni HTR dan MS dikenai pasal 6 ayat (1) undang-undang darurat namor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan/atau pasal 106 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 30 ayat 2 jo pasal 21 ayat (1) Permendag Nomor: 15/M-DAG/4/203 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

“Sedangkan terhadap pemilik UD, dikenai undang-undang yang sama, hanya saja perbedaannya dikenai pasal 30 ayat (3) jo pasal 21 ayat (2) Permendag Nomor: 15/M-DAG/4/203. Keempatnya dikenai ancaman hukuman maksimal dua tahun pidana penjara,” imbuhnya. (szr)