Kasus ADD Bunkate, Ini Tanggapan Inspektorat Loteng

Praya (suarantb.com) – Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menanggapi rencana Sukini untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bunkate ke Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inspektur Inspektorat Loteng, Lalu Aswatara mengatakan pengaduan tersebut merupakan hak prerogatif pelapor, “Itu hak preogatif seseorang, terserah dia,” ujar Aswatara saat ditemui, Selasa 12 Juli 2016.

Sebelumnya Sukini menuding hasil audit Inspektorat berpotensi fiktif. Pasalnya, hasil laporan audit Inspektorat Loteng tertanggal 31 Desember 2014. Sedangkan menurut Sukini, permohonan audit oleh Kejaksaan Negeri Praya kepada Inspektorat Loteng pada tahun 2015.

Tudingan tersebut dibantah keras  oleh Inspektorat. Menurut Aswatara, Inspektorat telah memiliki dasar yang jelas untuk melakukan audit sesuai permintaan Aparat Penegak Hukum (APH). “Ah bohong! Terus dasar kita audit apa?,” tegas Aswatara.

Menurut Aswatara, Inspektorat telah melakukan audit investigasi pada pihak-pihak yang dinilai netral di Desa Bunkate seperti Kepala Dusun dan tokoh masyarakat. Inspektorat juga telah melakukan cek fisik terhadap setiap laporan. “Kita sudah melakukan cek fisik. Apa yang diduga ibu Sukini tidak benar,” tegasnya.

Terkait hasil audit Inspektorat, Aswatara menjelaskan bahwa hasil audit telah diserahkan pada Kejaksaan. Menurutnya, Inspektorat tidak memiliki hak untuk menyatakan adanya kerugian negara dalam hasil audit tersebut. “Seorang auditor tidak boleh mengatakan ada atau tidak adanya fraud (kerugian negara), itu sesuai kode etik kami. Kami sudah serahkan ke Kejaksaan,” tandasnya. (szr)