Kejaksaan Tegaskan Belum SP3 Kasus Bunkate

Praya (suarantb.com) – Pelapor kasus dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bunkate, Sukini berencana untuk mengadukan kasus tersebut ke Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya Sukini menuding Kejaksaan tidak serius menanggapi laporannya. Menurut Sukini, beredar info bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya telah melakukan SP3 pada kasus Bunkate.

Menanggapi hal tersebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Praya, Andrie Dwi Subianto, SH, MH mengatakan kasus Bunkate hingga saat ini belum di-SP3-kan. Menurut Andrie, Kejaksaan hingga kini masih melakukan puldata terkait kasus tersebut.

“Tidak ada SP3, kami masih puldata. Siapa bilang SP3. Kalau kami temukan bukti baru ya kami buka lagi,” ujar Andrie di Praya, Selasa, 12 Juli 2016.

Menurut Andrie, kerugian negara dalam kasus Bunkate di bawah sepuluh juta, sehingga kasus tersebut dilimpahkan ke Inspektorat. “Kami minta Inspektorat untuk menindaklanjuti temuan kami,” tambahnya.

Sementara terkait kabar Sukini berencana melaporkan kasus tersebut ke Presiden dan KPK, menurut Andrie hal tersebut merupakan hak pelapor. Menurtnya Kejaksaan telah bekerja sesuai dengan SOP yang ada. “Itu hak pelapor, mau lapor ke mana saja. Kami sudah bekerja sesuai dengan SOP,” ujarnya.

Hingga kini Kejari Praya belum melakukan BAP terhadap pelapor, hal tersebut menurut Andrie karena Kejari Praya masih melakukan puldata terhadap kasus tersebut. Sementara terkait permohonan Sukini yang meminta gelar perkara terbuka, menurut Andrie kasus tersebut telah diekspose dalam internal Kejaksaan, sehingga tidak ada gelar perkara terbuka.

“Kami sudah ekspose dalam internal kami. Kasus lain masih banyak, bukan hanya Bunkate saja. ADD (kasus ADD) kami ada 16,” terangnya. (szr)