Pelapor Kasus ADD akan Mengadu ke Presiden dan KPK

Praya (suarantb.com) – Pelapor dugaan kasus penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bunkate Lombok Tengah, Sukini akan mengadukan kasus tersebut ke Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hingga saat ini kasus yang dilaporkannya ke Kejaksaan Negeri Praya belum menemui kejelasan.

“Saya akan melaporkan kasus itu ke Presiden dan KPK. Kemarin saya sudah menghubungi KPK, dan disuruh mengisi data,” tutur Sukini  saat ditemui di kediamannya di Desa Bunkate, Senin, 11 Juli 2016.

Jumlah dugaan penyimpangan ADD yang dilaporkan Sukini sebesar Rp 113.900.000. Angka tersebut terdiri dari sisa ADD tahun 2012 sebesar Rp. 50.000.000 dan sisanya merupakan dugaan 11 item penggunaan anggaran ADD

tahun 2013 yang menurutnya diduga fiktif.

Sukini menuturkan dirinya sudah lama mendesak agar kasus tersebut segera ditangani pihak kejaksaan. Usaha Sukini mulai dari melaporkan kasus tersebut ke Kejari Praya, Polres Lombok Tengah, dan menyurati Bupati Lombok Tengah, Kapolda NTB, hingga Kajati NTB. Namun kasus tersebut hingga kini belum diketahui perkembangannya.

“Saya sebagai pelapor sama sekali tidak pernah dipanggil Kejari Praya untuk di BAP, hanya saksi-saksi saja. Perkembangan laporan saya belum pernah diberikan ke saya,” terang Sukini yang juga menjadi anggota Persatuan Istri Tentara (Persit) ini.

Dalam waktu dekat, Sukini berencana untuk segera melaporkan kasus dugaan penyimpangan ADD tersebut ke Presiden dan KPK. (szr)