HPI Protes Kanwil Pajak Nusa Tenggara

Penyerahan Perda No. 4 tahun 2016 tentang pramuwisata dari Ketua HPI NTB kepada perwakilan Kanwil Pajak DJP Nusra. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB mendatangi Kanwil Pajak Nusa Tenggara, Senin, 2 Maret 2020. Kedatangannya dalam rangka hearing, dan mengingatkan pegawai pajak untuk tertib Perda No. 4 tahun 2016 tentang pramuwisata. Hearing rombongan HPI ini dipimpin langsung Ketua HPI Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH, pengurus dan guide.

Kedatangan HPI ditemui oleh Bintoro dan Agus, mewakili Kanwil Pajak Nusa Tenggara, Belis Siswanto. Sebelumnya, Dr. Ainuddin mengatakan para guide merasa keberatan, salah satu kegiatan besar Ditjen Pajak yang dilaksanakan di Lombok, Sabtu pekan kamarin tak melibatkan guide lokal. Padahal, dalam Perda No. 4 tahun 2016 tentang pramuwisata jelas diatur, kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan di NTB, harus melibatkan guide lokal.

Iklan

“Sebelumnya kita sudah siapkan 5 orang guide. Tapi tidak dipakai. Kanwil Pajak Nusa Tenggara sebagai panitia, mengatakan tidak ada aturannya. Itu yang ingin kami luruskan,” kata pengacara ini. Disebut kegiatan yang dilaksanakan oleh rombongan Ditjen Pajak adalah kegiatan dinas. Namun dalam pelaksanaannya, ratusan orang pegawai pajak diketahui melakukan kegiatan wisata ke Gili Trawangan Lombok Utara dan KEK Mandalika di Lombok Tengah.

Amanat Perda tentang kepramuwisataan ini jelas, pelibatan guide lokal agar tidak terjadi salah informasi tentang sektor pariwisata dan potensi-potensi lainnya yang ada di daerah. Dengan tidak melibatkan guide lokal ini, menurutnya tidak saja dampaknya merugikan guide-guide lokal. Lebih dari itu, tidak Perda yang sudah ada seakan tidak dihargai.

“Kalau mereka dapat info yang tidak tepat tentang pariwisata kita bagaimana, ini bisa merugikan kita di daerah. Ini artinya pariwisata kita tidak akan berjalan dengan baik,” jelas Dr. Ainuddin. Karena itu, hearing ke Kanwil DJP Nusra kemarin, sekaligus mengingatkan Kanwil Pajak Nusa Tenggara tentang aturan-aturan yang berlaku di daerah. Terutama aturan tentang kepariwisataan. Di Provinsi Bali, juga tak sering dilakukan tindakan tegas. Bagi yang melanggar Perda tentang pramuwisatanya, berujung proses hukum di meja hijau.

“Di NTB, sanksinya 6 bulan, dan denda Rp50 juta. Tapi kita belum sampai ke arah itu, kita saling mengingatkan,” ujarnya. Dalam kesempatan hearing kemarin, perwakilan dari Kanwil Pajak juga meminta maaf. Dan berjanji akan melibatkan HPI dalam setiap kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan di NTB. Ketua HPI, Dr. Ainuddin sekaligus menyerahkan dokumen Perda No. 4 tahun 2016 tentang pramuwisata. (bul)