Hotel Dibangun, Warga Malaka Kesulitan Akses Pelabuhan

0

Tanjung (Suara NTB) – Warga Dusun Kecinan dan sekitarnya di Desa Malaka, mengaku akan sangat kesulitan mengakses pelabuhan dusun setempat. Alasannya, meski pelabuhan di Kecinan adalah pelabuhan tikus dan berada di pesisir lahan milik investor, namun pelabuhan itu sangat berperan dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Diakui salah satu warga Kecinan, Haiadi, belum lama ini, warga terlihat enggan jika harus memindahkan aktivitas dari pelabuhan (tikus) Kecinan ke pelabuhan resmi. Pasalnya, akses masyarakat ke pelabuhan resmi Teluk Nara cukup jauh. Jika pelabuhan ini ditutup karena aktivitas investor, maka warga setempat terancam kehilangan mata pencahariannya.

“Berat bagi kami untuk pindah ke lokasi lain, karena jangkauannya cukup jauh. Seandainya kami diminta memindahkan aktivitas ke Teluk Nara, mungkin warga tak akan bersedia,” katanya.

Sebagaimana Pelabuhan Bangsal dan Teluk Nara yang resmi, Pelabuhan Kecinan juga dimanfaatkan warga hingga saat ini. Sedikit banyak bahan material yang diangkut ke 3 Gili, melalui jalur tersebut. Warga merasa nyaman dengan mobilitas yang telah berjalan, sehingga kecil peluang warga menerima andai aktivitasnya di pindah ke Teluk Nara.

Penolakan warga untuk pindah pelabuhan itu dibenarkan Kepala Desa Malaka, Ikhwanudin, Jumat (14/10). Ia membenarkan, di lokasi milik investor itu akan dibangun hotel. Proses izin pembangunan hotel sedang berjalan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KLU. “Betul, di lokasi itu akan dibangun Hotel Santika. Pengajuan izinnya sudah berjalan di KPPT,” ungkap Ikhwanudin.

Pihak desa akunya telah memberi rekomendasi kepada investor untuk membangun. Rekomendasi itu diteruskan ke camat untuk ditindaklanjuti. Dari rencana investasi pemodal, diketahui gedung hotel didesain bertingkat dengan jumlah kamar mencapai 70 unit. Sementara lahan yang dikuasai investor sendiri seluas 10 hektar.

Sebelum investor masuk, terang dia, lokasi pesisir lahan itu telah lama dimanfaatkan warga dengan membuka pelabuhan seadanya. Dalam perkembangannya, ternyata material yang terangkut melalui pelabuhan ilegal itu cukup banyak. Bahkan, akses jalan ke pelabuhan pun sudah mendapat atensi Dewan. Di mana, salah satu anggota dewan telah menyalurkan dana reses untuk membuatkan akses jalan bagi warga.

“Ini yang jadi persoalan, akan sedikit sulit untuk menertibkan warga apalagi direlokasi. Mereka sudah sangat lama menjalankan aktivitas usaha di lahan pesisir itu,” terangnya.

Kades Malaka berharap, aktivitas investor nantinya tak terpengaruh oleh riak penolakan relokasi warga. Ia pun meminta, agar Pemda KLU mencari formula yang tepat, sehingga warga masih bisa menjalankan aktivitasnya, tetapi di sisi lain, investor juga bisa bekerja dalam mendukung perbaikan ekonomi warga sekitar. (ari)