Hotel di Mataram Diminta Kembalikan Dana Hibah Pariwisata

H. Nizar Denny Cahyadi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyaluran dana hibah pariwisata dengan total mencapai Rp7,9 miliar selesai dilakukan di Kota Mataram. Kendati demikian, pemerintah pusat meminta adanya pengembalian dana hibah tersebut dengan nilai total mencapai Rp700 juta.

“Itu yang tahap satu yang memang ada diminta pengembalian, karena kesalahan teknis penghitungan. Kalau yang tahap dua sudah kita serahkan semua ke masing-masing hotel dan tidak ada masalah,” ujar Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, Jumat, 8 Januari 2021.

Diterangkan, terkait pengembalian dana hibah tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak hotel. Di mana pihak hotel bersedia mengembalikan sesuai arahan teknis yang diberikan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Ini mereka juga masih menunggu arahan dari kita di Dinas Pariwisata Kota Mataram, karena kami masih harus koordinasi dulu dengan Kemenpar kapan harus dikembalikan,” jelas Denny. Menurutnya, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti teknis pengembalian dana hibah tersebut.

“Kita belum tahu apakah ada tenggat waktunya, atau apakah bisa dicicil nanti pengembaliannya. Karena menurut teman-teman di hotel dananya juga memang sudah terpakai, jadi kita harapkan juga pembembaliannya bisa dicicil,” sambungnya.

Di sisi lain, dari 120 hotel di Mataram pihaknya mencatat ada 71 hotel yang menerima bantuan tersebut. Dari jumlah tersebut, beberapa hotel diakui menolak menerim dana hibah pariwisata lantaran jumlah yang diterima terlalu sedikit.

“Jadi ada yang dapatnya memang terlalu sedikit, kemudian untuk dapat juga harus membuat proposal dan segala macam jadi agak ribet. Mungkin karena itu teman-teman tidak mengambil, tapi jumlahnya belum bisa kita pastikan sekarang berapa yang menolak,” jelas Denny.

Terpisah, Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan seluruh hotel dan restoran yang menerima dana hibah tersebut memang bersedia mengembalikan kelebihan dana yang diterima. Namun hal tersebut cukup disayangkan, lantaran proses penyaluran dinilai menjadi bersifat tidak transparan.

“Kita jadi tidak mengerti bagaimana dasar penghitungannya. Mestinya harus dibuka, apa dasarnya. Apakah dengan pembayaran pajak? Kenapa tidak dari awal dihitung dulu, sehingga kita juga bisa menghitung berapa hak kita sebenarnya,” jelas Lanang saat dihubungi, Jumat, 8 Januari 2021.

Menurutnya, pemerintah seharusnya membuka dan mempublikasi data hotel dan restoran serta besaran dana yang diterima. Dengan begitu, hotel dan restoran juga akan memahami jika memang ada kelebihan transfer dana bantuan.

“Kalau di kita pelaku usaha karena kita dibantu, ya kita juga tidak bisa terlalu ngotot. Karena ini bantuan cuma-cuma, tapi kalau begini kita susah juga. Uangnya sudah terpakai. Kalau dari awal kita tahu, ya tidak kita pakai lebihnya,” jelas Lanang.

Di sisi lain, memasuki Januari 2021 pihaknya memproyeksikan tingkat hunian kamar dan aktivitas MICE di hotel yang ada akan kembali menurun. Hal tersebut mengikuti minimnya anggaran program di pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait di awal tahun.

“November – Desember yang ramai kemarin itu karena programnya direncanakan setahun sebelumnya. Yang 2021 ini masih ada covid itu, pemerintah belum menyusun lagi. Terlebih kita sama-sama menyadari keuangan pemerintah kemungkinan habis; untuk bantuan tunai, vaksin dan lain-lain,” tandas Lanang. (bay)